alexa snippet

Outlook Ekonomi-Bisnis

Mengukur ISC Bersih dari Para Pemburu Rente

Mengukur ISC Bersih dari Para Pemburu Rente
Kementerian ESDM menyatakan tengah melakukan bersih-bersih dalam sistem tata kelola migas di Tanah Air. Foto: Ilustrasi/Grafis
A+ A-
PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan 'bersih-bersih' dalam sistem tata kelola minyak dan gas (migas) di Tanah Air. Salah satu sorotan adalah pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang disebut-sebut sebagai sarang pemburu rente alias mafia di sektor migas.

'Tikus-tikus' yang bersarang di tubuh anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut terus mengobok-obok proses tender pembelian minyak dan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Petral dan menyebabkan harga beli minyak dan BBM menjadi lebih mahal dari harga wajar.

Untuk diketahui, Petral awalnya merupakan Pertamina Trading Energy atau Petra Group yang berdiri pada 1969, dan merupakan perusahaan patungan antara Pertamina dan US Interest Group guna memasarkan produk minyak dan minyak mentah milik Pertamina.

Tugas utama Petral adalah kepanjangan tangan perdagangan dan pemasaran Pertamina di pasar internasional, serta mendukung tugas Pertamina untuk memasok dan memenuhi permintaan minyak dan gas di Indonesia. Dalam misinya, Petral memiliki dua anak usaha yaitu Pertamina Energy Services Pte Limited (PES), dan Zambesi Investments Limited (ZIL).

Sejatinya, wacana pembubaran Petral sebagai sarang mafia migas telah berlangsung lama. Saat itu, Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) mewacanakan pembubaran Petral. Sayangnya, wacana tersebut menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjut.

Kemudian, wacana pembubaran anak usaha Pertamina yang bermarkas di Singapura ini kembali dihembuskan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum benar-benar dibubarkan, Menteri ESDM Sudirman Said bersama Menteri BUMN Rini Soemarno membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang digawangi ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.

Tugas tim ini, pertama mereview seluruh proses perizinan dari hulu ke hilir. Kedua, merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengolaan migas. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas.

Keempat, merevisi seluruh proses bisnis agar ruang gerak pemburu rente dalam setiap mata rantai dapat diminimalisir. Tim ini pun diberi kewenangan untuk mengkaji keberadaan Petral.

Ketua Tim RTKM Faisal Basri mengakui bahwa upaya pembubaran Petral telah dilakukan sejak 2012. Namun sulit dilaksanakan karena anak usaha Pertamina ini sudah lama dilindungi.

"Pada 2012 silam, saya bertemu Pak Dahlan (Dahlan Iskan-mantan Menteri BUMN) waktu masih menjabat Menteri BUMN di Aceh. Waktu itu dia punya niat membubarkan Petral. Tapi yang keluar justru instruksi Petral wajib impor minyak melalui NOC (national oil company). Masih banyak kekuatan di atas Pak Dahlan," katanya di Jakarta, Rabu (24/11/2014).

Dalam perjalanannya, tim tersebut setidaknya menemukan lima fakta mengejutkan dibalik proses tender minyak dan BBM yang dilakukan Petral. Pertama, pengadaan minyak sudah sepenuhnya dari NOC. Namun, NOC pemenang tender kerap hanya sebagai perantara. Hal ini dimungkinkan oleh Persetujuan Direksi No RRD-54/C00000/2012-SO, tanggal 4 Juni 2012.

Kedua, NOC rekanan Petral sering hanya sebagai fronting untuk memenuhi ketentuan bagi pemasok minyak yang sebenarnya. Contoh, Maldives NOC Ltd. Siapa pemasok sebenarnya yang berada di balik NOC tidak diketahui pasti. Petral tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC.

Ketiga, tim menemukan adanya agen yang menggunakan PV Oil (NOC Vietnam) sebagai fronting dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Pemasok sebenarnya adalah Trafigura yang memiliki hak alokasi atas minyak Nigeria.
halaman ke-1 dari 4
loading gif
Top