Dirut Sarinah Buka Suara Soal Isu Larangan Pegawai Berhijab

JAKARTA - Manajemen PT Sarinah (Persero) membantah adanya larangan karyawan perusahaan mengenakan hijab , sebab tidak ada kebijakan yang mengatur larangan tersebut. Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati memastikan pihaknya merangkul setiap perbedaan agama yang dianut di semua level jabatan.



"Jadi kami di Sarinah ini sangat meng-embrace (merangkul) Bhineka Tunggal Ika, jadi dari Sarinah tidak ada policy, dari direksi juga tak ada policy, dari dirut juga tidak ada policy mengenai ketentuan atau peraturan atau larangan mengenai hijab untuk karyawan Sarinah," ungkap Fetty saat ditemui di Gedung Sarinah, Senin malam (17/4/2023).

Sikap menghormati dan menghargai keberagaman agama hingga budaya di internal BUMN ritel dan perdagangan itu menjadi nomor satu. Sehingga kebijakan yang diskriminatif dipastikan tidak dilakukan.

Fetty menyebut keragaman tidak saja terjadi di level karyawan, namun juga di tingkat manajer umum (GM), vice president (VP), hingga dewan direksi Sarinah.

"Jadi, bisa lihat direksi retail kita juga sangat diversified, teman-teman di level VP, level GM, sampai di karyawan admin, sampai di toko pun itu sangat beragam," tuturnya.

Tak hanya itu, manajemen pun memberikan kesempatan kepada semua karyawan agar bisa menjalankan atau mengenakan atribut masing-masing agama. Dan hal ini sudah berlangsung sejak lama.

"Jadi kita lihat juga beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada sama sekali ada unsur larangan atau batasan-batasan mengenai cara-cara keagamaan," ujarnya.

Kabar larangan penggunaan hijab di BUMN yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan ini diutarakan anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade saat rapat kerja bersama Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.

Andre mengklaim mendapat aduan dari karyawan Sarinah, khususnya mereka yang bekerja di Mal Sarinah, adanya larangan berjilbab. Hanya saja, kabar itu belum terkonfirmasi dari pihak manajemen.