Pejabat Kedubes AS Beberkan Penggunaan Dana Hibah Rp9,6 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menkeu Amerika Serikat (AS) Janet Yellen baru saja menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai Rp10,2 triliun atau USD698 juta.



Dana itu merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) Pemerintah AS dan Indonesia, dengan kontribusi Rp9,5 triliun (USD649 juta) dari AS dan Rp718 miliar (USD49 juta) dari Pemerintah Indonesia. Penandatanganan ini baru dilakukan pada pekan lalu di Washington DC, AS.

"Indonesia Infrastructure and Finance Compact terdiri dari tiga proyek utama, yang berfokus pada kesenjangan pengembangan infrastruktur khususnya di lima provinsi, pengembangan pasar keuangan dan mengundang investor swasta, serta meningkatkan layanan pinjaman formal khususnya UMKM yang dimiliki oleh perempuan," ujar salah satu pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) AS dalam Limited Media Roundtable di Jakarta, Rabu (19/4/2023).

Yang pertama adalah Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik atau Advancing Transport and Logistics Accessibility Services Project (ATLAS) yang alokasi dananya sebesar USD350 juta. MCC dalam hal ini akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi, yaitu Sumatra Selatan, Sulawsi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali.

"Ini untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas. Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas," ucap pejabat tersebut.

Proyek ATLAS ini juga akan ditujukan untuk mengurangi kemacetan dan emisi lalu lintas, sekaligus mendukung langkah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dan rencana adaptasi dengan berfokus pada proyek infrastruktur transportasi yang bersifat net zero.

Yang kedua adalah Proyek Pengembangan Pasar Keuangan atau Financial Markets Development (FMD) yang akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur, khususnya mendorong mereka untuk berinvestasi di infrastruktur transportasi, membuat pasar menjadi lebih berdaya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah, melihat situasi sekarang dimana struktur pinjamannya cenderung berisiko tinggi dan menghalau perusahaan-perusahaan swasta untuk berinvestasi," sambungnya.

Yang terakhir adalah Proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Milik Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan.



"Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi," pungkasnya.