Maaf Pak Jokowi! Eksekusi Stimulus Masih Lambat Belum Tepat Sasaran
Rabu, 22 Juli 2020 - 10:29 WIB
loading...
Stimulus Covid-19 dinilai masih lambat dan belum tepat sasaran. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi domestik, pemerintah memainkan peran sentral dengan memompa stimulus fiskal secara eksesif. Melalui Perppu No.1 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU No.2 Tahun 2020, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memperlebar defisit fiskal di atas 3% hingga tahun 2022.
Peneliti Indef M.Rizal Taufikurrahman mengatakan sejauh ini pemerintah telah melakukan dua kali merevisi postur APBN yaitu melalui Perpres 54/2020 (defisit 5,1% terhadap PDB) dan Perpres 72/2020 (defisit 6,3% terhadap PDB).
"Alhasil, biaya penanganan Covid-19 termasuk untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus merangkak naik dari semula Rp405,1 triliun menjadi Rp695,2 triliun," kata Rizal, di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Baca Juga: G20 Respons Ancaman Resesi Ekonomi Global Akibat Lemahnya Stimulus
Kebijakan stimulus ekonomi akibat Covid-19 perlu fokus untuk penyelamatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak langsung. Jika melihat kondisi aktual, maka hingga saat ini kebijakan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi masih menemui jalan terjal. Apalagi, efektivitas kebijakan untuk memacu ekonomi dari sisi supply dan demand masih belum terlihat optimal.
Baca Juga: BI Akui Perusahaan Swasta Belum Tersentuh Stimulus, Ini Alasannya
Selain itu, peran masyarakat dan dunia usaha juga diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Menurut Rizal, pemerintah sadar bahwa dukungan fiskal baik dari sisi permintaan maupun penawaran memiliki arti yang penting dalam mendorong pemulihan konsumsi dan produksi.
"Sebesar apapun anggaran yang dialokasikan akan menjadi mubazir manakala program PEN tersebut tidak mengarah pada sasaran yang tepat ditambah eksekusi yang sejauh ini lambat," katanya.
Peneliti Indef M.Rizal Taufikurrahman mengatakan sejauh ini pemerintah telah melakukan dua kali merevisi postur APBN yaitu melalui Perpres 54/2020 (defisit 5,1% terhadap PDB) dan Perpres 72/2020 (defisit 6,3% terhadap PDB).
"Alhasil, biaya penanganan Covid-19 termasuk untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus merangkak naik dari semula Rp405,1 triliun menjadi Rp695,2 triliun," kata Rizal, di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Baca Juga: G20 Respons Ancaman Resesi Ekonomi Global Akibat Lemahnya Stimulus
Kebijakan stimulus ekonomi akibat Covid-19 perlu fokus untuk penyelamatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak langsung. Jika melihat kondisi aktual, maka hingga saat ini kebijakan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi masih menemui jalan terjal. Apalagi, efektivitas kebijakan untuk memacu ekonomi dari sisi supply dan demand masih belum terlihat optimal.
Baca Juga: BI Akui Perusahaan Swasta Belum Tersentuh Stimulus, Ini Alasannya
Selain itu, peran masyarakat dan dunia usaha juga diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Menurut Rizal, pemerintah sadar bahwa dukungan fiskal baik dari sisi permintaan maupun penawaran memiliki arti yang penting dalam mendorong pemulihan konsumsi dan produksi.
"Sebesar apapun anggaran yang dialokasikan akan menjadi mubazir manakala program PEN tersebut tidak mengarah pada sasaran yang tepat ditambah eksekusi yang sejauh ini lambat," katanya.
(nng)
Lihat Juga :
