Sikap Luhut Soal Impor KRL Bekas dari Jepang: Saya Lebih Setuju Bikinan Dalam Negeri

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa rencana impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang masih dalam tahap pembahasan oleh stakeholder terkait. Meski begitu, Luhut mengaku bila dirinya lebih memilih menggunakan kereta buatan dalam negeri dibanding impor KRL bekas dari Jepang.



Adapun yang dimaksud Luhut ialah penggunaan kereta buatan PT INKA untuk pengadaan kereta baru sebanyak 16 train set yang dapat dioperasikan pada 2025-2026.

"Sampai sekarang masih kita study, tapi saya sih kalau ditanya lebih setuju yang bikin dalam negeri," kata Luhut di The Westin, Jakarta, Selasa (9/5/2023).



Luhut menyebutkan, bahwa keputusan hasil dari rencana impor KRL bekas dari Jepang akan keluar jika hasil study yang dilakukan oleh stakeholder terkait sudah rampung. "Sekarang kita lagi nunggu laporan hasil audit," katanya.

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengungkapkan, bahwa rencana impor darurat KRL yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN masih dalam tahap pengkajian oleh berbagai instansi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan, pihaknya kini tengah menjalankan sejumlah rekomendasi dari review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini lagi dikaji, karenakan ada juga rekomendasi retrofit dengan INKA. Alhamdulillah BPKP juga melakukan review sehingga ada beberapa yang kita konsen untuk kita jalankan," kata Anne, Rabu (3/5/2023).

Anne menjelaskan, bahwa pihaknya juga sudah bekerjasama dengan PT INKA untuk pengadaan kereta baru sebanyak 16 kereta produksi lokal melalui PT INKA yang dapat dioperasikan pada 2025-2026. "Yang pasti opsi retrofit dan pengadaan kereta baru kita jalankan," katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pembahasan terkait aksi tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Pihak yang terlibat dalam pembahasan impor KRL di antaranya Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Komisi VI DPR RI.

"Saya sudah diskusi dengan Pak Luhut, Pak Agus Gumiwang, Pak Menhub, Komisi VI, saya sudah diskusi kita jangan lihat impor dan tidak impor," ujarnya, Rabu (3/5).

Isu utama yang menjadi sorotan pemerintah adalah kapasitas produksi di dalam negeri dan kebutuhan penggunaan KRL. Erick mengatakan, isu ini harus dikaji secara komprehensif sebelum keputusan impor disepakati secara kolektif.

Setelah mengantongi data dan sudah disepakati, baru diputuskan opsi yang akan diambil, apakah impor KRL ataukah mengutamakan produksi dalam negeri.