Suku Bunga Turun, Pemerintah Perlu Percepat Penyerapan Belanja

Rabu, 22 Juli 2020 - 21:36 WIB
loading...
Suku Bunga Turun, Pemerintah...
Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Transmisi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) secara umum sudah terlihat dan proses transmisi pada suku bunga perbankan masih terus berjalan. Hingga 14 Juli 2020, BI telah menambah likuiditas melalui kebijakan quantitative easing di sistem perbankan dengan total Rp633,24triliun, termasuk penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan eskpansi moneter sekitar Rp462,4 triliun.

"Mengingat transmisi penurunan suku bunga acuan BI sudah mulai bekerja meskipun belum signfikan, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan belanja penanganan Covid-19," kata ekonom Bank Permata, Josua Pardede di Jakarta, Rabu (22/7/2020). (Baca: Ekonom: Suku Bunga Rendah Penting untuk Hidupkan Mesin Ekonomi )

Pemerintah juga perlu mempercepat anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), secara khusus stimulus dari sisi permintaan dan sisi produksi sehingga dapat mendorong permintaan kebutuhan pembiayaan.

Dengan demikian, permintaan kredit pun pada umumnya akan mengikuti tren pertumbuhan ekonomi, mengingat terdapat korelasi positif antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat lagging sekitar 3-6 bulan.

Adapun pelonggaran kondisi likuiditas terindikasi pada rendahnya suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yakni di sekitar 4% pada Juni 2020, serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tetap tinggi sekitar 24,33% pada Mei 2020.

Sejalan dengan penurunan suku bunga PUAB, rata-rata tertimbang suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Juni 2020 menurun menjadi masing-masing 5,74% dan 9,48%. Suku bunga tersebut dari bulan Mei 2020 yang tercatat masing-masing 5,85% dan 9,60%.

Meskipun demikian, penyaluran kredit perbankan masih cenderung lemah karena masih lemahnya permintaan domestik dan kehati-hatian perbankan akibat masih berlanjutnya pandemi Covid-19. (Baca juga: Lezatnya Bisnis Perbankan di Indonesia Jadi Daya Tarik Investor Asing )

Pertumbuhan kredit pada Mei 2020 tercatat 3,09% yoy, melambat dibandingkan bulan April 2020 yang tercatat 5,73% yoy. Sementara itu, pertumbuhan DPK tercatat lebih tinggi yakni sekitar 8,89% pada bulan Mei 2020.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kurs Tembus Rp18 Ribu,...
Kurs Tembus Rp18 Ribu, Gubernur BI Siapkan 2 Jurus Jaga Nilai Tukar Rupiah
BI Respons Rupiah Tembus...
BI Respons Rupiah Tembus Rp18.000, Samakan Nasib dengan Tetangga RI
Kurs Rupiah Ambruk ke...
Kurs Rupiah Ambruk ke Rp17.956 per Dolar AS, BI Angkat Suara
Rupiah Semakin Terpuruk...
Rupiah Semakin Terpuruk Dekati Rp17.900 per Dolar AS, BI Buka Suara
Ekonomi RI Punya Ketahanan...
Ekonomi RI Punya Ketahanan Nasional, Gubernur BI: Tuhan Cinta Sama Kita
BI Targetkan QRIS Terhubung...
BI Targetkan QRIS Terhubung ke India hingga Timor Leste Tahun Ini
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Sinergi Pemprov DKI...
Sinergi Pemprov DKI dan BI, Inflasi Jakarta Melandai pada Mei
Dilema Bank Indonesia:...
Dilema Bank Indonesia: Menjaga Rupiah demi Menjaga Masa Depan Ekonomi
Rekomendasi
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Tegaskan Buruh Tetap Bisa Demo Sesuai Aturan
Edukasi Holistik Nikotin...
Edukasi Holistik Nikotin Ungkap Fakta Ini
Isu Dana Dapur MBG Belum...
Isu Dana Dapur MBG Belum Cair, Nanik S Deyang Sebut Hoaks
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved