Di Tengah Pandemi Covid-19, Saatnya Industri Sawit Jadi Panglima
Kamis, 23 Juli 2020 - 09:33 WIB
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah perlu serius mengurai segala hambatan yang dihadapi pebisnis sawit. Kontribusi industri sawit yang tidak kecil terhadap total ekspor nonmigas harus jadi pertimbangan pemerintah.
Sepanjang Januari hingga Mei 2020, ekspor CPO dan turunannya tercatat USD7,6 miliar. Berkontribusi terhadap ekspor non migas sebesar 12,5%. Secara nilai, ekspornya meningkat ketimbang dari tahun sebelumnya.
Tentu jumlah tersebut terbilang besar, sehingga wajar jika Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono meminta kepada pemerintah kalau ekspor sawit bisa jadi panglima dalam perdagangan luar negeri atau internasional. (Baca: Industri Sawit Tahan Banting di Tengah Pandemi Covid-19)
Dia berharap, pemerintah memprioritaskan penyelesaian atas berbagai hambatan di sektor perdagangan luar negeri. “Seluruh hambatan perdagangan harus menjadi tujuan utama untuk dicarikan solusinya. Misalnya, memperkuat G to G,” papar Joko dalam Webinar yang diadakan Forum Jurnalis Sawit (FJS), bertajuk "Mendongkrak Pasar Domestik dan Ekspor Minyak Sawit Indonesia”, di Jakarta, kemarin.
Terkait Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang belum tuntas, Joko meminta pemerintah konsisten dalam memperjuangkan sawit Indonesia di kancah internasional. Termasuk dari sisi regulasi terhadap industri sawit dalam negeri, perlu ada kajian. Salah satunya terkait aturan logisitik yakni over dimension over load (ODOL). “No Palm Oil No CEPA, pemerintah sudah benar. Dalam hal ini, perlu konsistensi. Atau aturan ODOL,” tuturnya. (Baca juga: KSAL Resmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Bogor)
Sepanjang Januari hingga Mei 2020, ekspor CPO dan turunannya tercatat USD7,6 miliar. Berkontribusi terhadap ekspor non migas sebesar 12,5%. Secara nilai, ekspornya meningkat ketimbang dari tahun sebelumnya.
Tentu jumlah tersebut terbilang besar, sehingga wajar jika Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono meminta kepada pemerintah kalau ekspor sawit bisa jadi panglima dalam perdagangan luar negeri atau internasional. (Baca: Industri Sawit Tahan Banting di Tengah Pandemi Covid-19)
Dia berharap, pemerintah memprioritaskan penyelesaian atas berbagai hambatan di sektor perdagangan luar negeri. “Seluruh hambatan perdagangan harus menjadi tujuan utama untuk dicarikan solusinya. Misalnya, memperkuat G to G,” papar Joko dalam Webinar yang diadakan Forum Jurnalis Sawit (FJS), bertajuk "Mendongkrak Pasar Domestik dan Ekspor Minyak Sawit Indonesia”, di Jakarta, kemarin.
Terkait Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang belum tuntas, Joko meminta pemerintah konsisten dalam memperjuangkan sawit Indonesia di kancah internasional. Termasuk dari sisi regulasi terhadap industri sawit dalam negeri, perlu ada kajian. Salah satunya terkait aturan logisitik yakni over dimension over load (ODOL). “No Palm Oil No CEPA, pemerintah sudah benar. Dalam hal ini, perlu konsistensi. Atau aturan ODOL,” tuturnya. (Baca juga: KSAL Resmikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Bogor)
Lihat Juga :
