Hadiri KTT G7, Jokowi Usul Pembentukan OPEC Versi Negara Penghasil Nikel hingga Sawit
Minggu, 21 Mei 2023 - 16:46 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual terkait pertemuan KTT G7 di Jepang, Minggu (21/5/2023). Foto/tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan terbentuknya organisasi tingkat dunia yang serupa dengan organisasi negara-negara pengekspor minyak atau The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) . Nantinya, organisasi tersebut akan berfokus kepada produk strategis lainnya, yaitu nikel dan sawit.
Menurut Jokowi, anggota Group of Seven (G7) bisa menjadi mitra pembangunan hilirisasi industri Indonesia melalui kelembagaan tersebut.
Kepala Negara juga menegaskan, kolaborasi diperlukan guna mendukung industri nikel dan sawit ke depannya. Usulan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri salah satu pertemuan KTT G7 2023 di Jepang.
“Bapak Presiden Jokowi mengajak negara anggota G7 sebagai mitra pembangunan hilirisasi industri Indonesia dan mengusulkan dibentuk lembaga semacam ‘OPEC’. Beliau menegaskan bahwa yang diperlukan dunia saat ini adalah kolaborasi, bukan polarisasi yang memecah belah,” beber Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual, Minggu (21/5/2023).
Dengan demikian, sambung dia, terdapat kelembagaan nikel dan sawit yang tujuannya serupa dengan OPEC yakni untuk mengoordinasikan kebijakan dan menjaga pasar tetap stabil guna mengamankan pasokan reguler bagi konsumen.
Retno menjelaskan, Presiden Jokowi juga berulang kali menegaskan pentingnya kolaborasi global yang setara dan inklusif.
Baca juga: Gara-gara Industri Nikel Didominasi China, Indonesia Bisa Tak Cicipi Subsidi Rp5.500 Triliun dari Amerika
Pernyataan ini sekaligus menekankan untuk memberhentikan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang karena setiap negara memiliki hak pembangunan (right to development) dan hak mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah.
“Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menekankan setiap negara harus menghormati keputusan masing-masing negara dalam mengolah sumber daya alam,” kata Retno.
Baca juga: Kalah di WTO Lawan Eropa, Indonesia Banding Gugatan Nikel
Dengan demikian, Presiden Jokowi mengharapkan kolaborasi yang lebih setara dan menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia mulai beranjak dari peran sebagai negara pengekspor barang mentah menjadi negara yang melakukan hilirisasi industri untuk mendapatkan nilai tambah.
“Ini bukan berarti Indonesia menutup diri melainkan Indonesia meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain yang lebih setara dan saling menguntungkan. Itulah pesan Presiden,” tutup Retno.
Menurut Jokowi, anggota Group of Seven (G7) bisa menjadi mitra pembangunan hilirisasi industri Indonesia melalui kelembagaan tersebut.
Kepala Negara juga menegaskan, kolaborasi diperlukan guna mendukung industri nikel dan sawit ke depannya. Usulan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri salah satu pertemuan KTT G7 2023 di Jepang.
“Bapak Presiden Jokowi mengajak negara anggota G7 sebagai mitra pembangunan hilirisasi industri Indonesia dan mengusulkan dibentuk lembaga semacam ‘OPEC’. Beliau menegaskan bahwa yang diperlukan dunia saat ini adalah kolaborasi, bukan polarisasi yang memecah belah,” beber Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual, Minggu (21/5/2023).
Dengan demikian, sambung dia, terdapat kelembagaan nikel dan sawit yang tujuannya serupa dengan OPEC yakni untuk mengoordinasikan kebijakan dan menjaga pasar tetap stabil guna mengamankan pasokan reguler bagi konsumen.
Retno menjelaskan, Presiden Jokowi juga berulang kali menegaskan pentingnya kolaborasi global yang setara dan inklusif.
Baca juga: Gara-gara Industri Nikel Didominasi China, Indonesia Bisa Tak Cicipi Subsidi Rp5.500 Triliun dari Amerika
Pernyataan ini sekaligus menekankan untuk memberhentikan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang karena setiap negara memiliki hak pembangunan (right to development) dan hak mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah.
“Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menekankan setiap negara harus menghormati keputusan masing-masing negara dalam mengolah sumber daya alam,” kata Retno.
Baca juga: Kalah di WTO Lawan Eropa, Indonesia Banding Gugatan Nikel
Dengan demikian, Presiden Jokowi mengharapkan kolaborasi yang lebih setara dan menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia mulai beranjak dari peran sebagai negara pengekspor barang mentah menjadi negara yang melakukan hilirisasi industri untuk mendapatkan nilai tambah.
“Ini bukan berarti Indonesia menutup diri melainkan Indonesia meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain yang lebih setara dan saling menguntungkan. Itulah pesan Presiden,” tutup Retno.
(ind)
Lihat Juga :
