Angkat Jempol! Tak Mau Tambangnya Dikuasai China, Kongo Minta Jatah Lebih Besar

JAKARTA - Tak mau kekayaan tambangnya, seperti kobalt dan tembaga, dikuasai China , Republik Demokratik Kongo berjuang untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya dalam usaha patungan dengan perusahaan China menjadi 70%, dari sebelumnya hanya 32%. Perjuangan itu ditempuh di tengah kekhawatiran kesepakatan yang memberikan terlalu banyak sumber daya Kongo dengan sedikit manfaat bagi negara.



Dilansir dari Reuters, Kamis (25/3/2023), rencana memperbesar saham Kongo dan memiliki kendali lebih besar dalam mengelola usaha Sicomines--perusahaan patungan tambang yang saat ini didominasi oleh perusahaan China--dirinci dalam dokumen yang dilihat oleh Reuters, yang menguraikan tuntutan Kongo menjelang pembicaraan untuk merombak perjanjian infrastruktur mineral senilai USD6 miliar.

Presiden Kongo Felix Tshisekedi yang akan mengunjungi China menitahkan pemerintahnya pada 19 Mei lalu untuk melanjutkan pembicaraan setelah pemangku kepentingan Kongo "mengkonsolidasikan posisi mereka" pada kesepakatan 2008 lalu. Pakta yang berat sebelah, kata Kongo, menyisakan sedikit cara untuk mengendalikan operasi usaha dan sumber daya serta pendapatan yang meninggalkan negara itu.

Felix memerintahkan pembentukan komisi ad hoc pada bulan Maret untuk menyelaraskan posisi negosiasi lembaga-lembaga Kongo yang bertugas mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Komisi tersebut termasuk perwakilan dari kepresidenan, pemerintah, auditor negara, Inspeksi Umum Keuangan (IGF), Badan Pengawasan, Koordinasi dan Pemantauan Perjanjian Kolaborasi yang ditandatangani antara Republik Demokratik Kongo dan mitra swasta, perusahaan tambang negara Gecamines, dan masyarakat sipil.

Dua anggota komisi yang tidak berwenang berbicara di depan umum membenarkan keaslian dokumen dan kesimpulan yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Kedua sumber mengatakan kesimpulan tersebut akan menjadi dasar pembicaraan Kongo dengan perusahaan China.

"Pemerintah Kongo dan kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar," tulis Reuters ketika mengonfirmasi masalah ini.

Berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Reuters, komisi itu mengatakan Kongo harus mencari bagian yang lebih besar di Sicomines karena perjanjian 2008 tidak memperhitungkan cadangan senilai USD90,9 miliar atau sekitar Rp1.305 triliun (kurs Rp14.500) yang dibawa Gecamines ke kesepakatan itu.

Perusahaan China Power Construction Corporation of China, juga dikenal sebagai Sinohydro, dan China Railway Group Limited, tidak menanggapi permintaan komentar.

Sinohydro Corp dan China Railway Group Limited telah setuju untuk membangun jalan dan rumah sakit dengan imbalan 68% saham di Sicomines, usaha patungan kobalt dan tembaga dengan perusahaan pertambangan negara Gecamines.

Kongo adalah produsen bahan baterai kobalt terbesar di dunia, dan produsen tembaga utama. Komisi tersebut mengatakan Kongo harus mendapatkan 60% saham di Sicomines untuk Gecamines dan anak perusahaannya, 10% saham yang tidak dapat dicairkan untuk negara bagian, dan 30% untuk perusahaan China, sehingga kesepakatan usaha patungan dinilai lebih adil.

Dikatakan jumlah yang dialokasikan dalam kesepakatan sebelumnya untuk membiayai infrastruktur, sekitar USD3 miliar termasuk bunga, tidak cukup dibandingkan dengan nilai cadangan mineral yang diserahkan oleh Gecamines. "Kami memperkirakan bahwa pinjaman untuk infrastruktur akan meningkat dari USD3 miliar menjadi USD6 miliar," kata salah satu sumber.

Dalam kesepakatan awal, USD3 miliar telah dialokasikan untuk mengembangkan usaha patungan Sicomines, dan USD3 miliar lainnya untuk infrastruktur di Kongo. Dalam pembicaraan renegosiasi, kompensasi akan diajukan, kata sumber itu.

"Kami akan meminta kompensasi sekaligus sebesar USD2 miliar, antara lain karena Sicomines menjual mineral dengan setengah harga kepada perusahaan China... jauh di bawah harga pasar," kata sumber itu, menambahkan bahwa denda akan dikenakan untuk semua kerusakan yang diderita Kongo.



“Diperkirakan 90% dari ekspor pertambangan Kongo pergi ke China, tetapi kontribusinya terhadap PDB tidak melebihi 30%,” kata Jean-Pierre Okenda, direktur industri ekstraktif untuk Resource Matters, sebuah LSM yang menyerukan transparansi yang lebih besar dalam negosiasi.