Bantu 500 Ribu Lebih Bayi di Nigeria, Indonesia Kirim 1,5 Juta Vaksin Pentavalen
loading...
A
A
A
TANGERANG - Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan PT Bio Farma (persero) akan menggelontorkan 1.580 juta dosis Vaksin Pentavalen ke Nigeria senilai Rp30,3 miliar. Adapun pengiriman ini akan terbagi ke dalam 2 tahapan.
Tahapan pertama dilakukan hari ini, Minggu (28/5/2023) dengan mengirimkan 730 ribu dosis. Kemudian, tahap kedua akan dilakukan sekitar pertengahan Juni 2023 dengan menggelontorkan 850 ribu dosis vaksin.
“Pengiriman vaksin pentavalen ini akan membantu vaksinasi lebih dari 500 ribu bayi di Nigeria. Ini adalah wujud komitmen kami untuk membantu dan mengembangkan kerjasama selatan-selatan,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Gedung B Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta.
Baca Juga: Ini vaksin penangkal lima virus sekaligus
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemberian vaksin ke Nigeria berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang digelontorkan melalui LDKPI dengan total senilai Rp8 triliun sejak 2022.
Nantinya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menargetkan total anggaran yang digelontorkan melalui LDKPI senilai Rp10 triliun. Semua itu akan digunakan untuk mendanai bantuan Pemerintah Indonesia kepada negara berkembang lainnya.
Zimbabwe dan Kenya pun ditargetkan menjadi negara selanjutnya yang akan menerima bantuan vaksin polio dari Indonesia sebanyak 10 juta vaksin.
“Ini merupakan langkah yang relevan untuk memberikan bantuan secara konkrit bagi banyak negara. Sekarang kondisi geopolitik dalam situasi fragmented, jadi ini adalah langkah konkrit,” imbuhnya.
Selain itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretariat Negara dan Menteri PPN/Kepala Bappenas disebut akan berperan sebagai Dewan Pengarah dari LDKPI tersebut.
Sebagai informasi, vaksin pentavalen mulai diedarkan PT Bio Farma pada 2013. Ini adalah gabungan dari enam vaksin dasar yaitu difteri, polio, pertusis, tetanus, hepatitis B, sertahib (haemophylusinfluenza tybe B).
Lihat Juga: PPN Naik Jadi 12% Berlaku di 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa Terdampak dan Tak Terdampak
Tahapan pertama dilakukan hari ini, Minggu (28/5/2023) dengan mengirimkan 730 ribu dosis. Kemudian, tahap kedua akan dilakukan sekitar pertengahan Juni 2023 dengan menggelontorkan 850 ribu dosis vaksin.
“Pengiriman vaksin pentavalen ini akan membantu vaksinasi lebih dari 500 ribu bayi di Nigeria. Ini adalah wujud komitmen kami untuk membantu dan mengembangkan kerjasama selatan-selatan,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Gedung B Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta.
Baca Juga: Ini vaksin penangkal lima virus sekaligus
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemberian vaksin ke Nigeria berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang digelontorkan melalui LDKPI dengan total senilai Rp8 triliun sejak 2022.
Nantinya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menargetkan total anggaran yang digelontorkan melalui LDKPI senilai Rp10 triliun. Semua itu akan digunakan untuk mendanai bantuan Pemerintah Indonesia kepada negara berkembang lainnya.
Zimbabwe dan Kenya pun ditargetkan menjadi negara selanjutnya yang akan menerima bantuan vaksin polio dari Indonesia sebanyak 10 juta vaksin.
“Ini merupakan langkah yang relevan untuk memberikan bantuan secara konkrit bagi banyak negara. Sekarang kondisi geopolitik dalam situasi fragmented, jadi ini adalah langkah konkrit,” imbuhnya.
Selain itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretariat Negara dan Menteri PPN/Kepala Bappenas disebut akan berperan sebagai Dewan Pengarah dari LDKPI tersebut.
Sebagai informasi, vaksin pentavalen mulai diedarkan PT Bio Farma pada 2013. Ini adalah gabungan dari enam vaksin dasar yaitu difteri, polio, pertusis, tetanus, hepatitis B, sertahib (haemophylusinfluenza tybe B).
Lihat Juga: PPN Naik Jadi 12% Berlaku di 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa Terdampak dan Tak Terdampak
(akr)