PNS Dapat Jatah Rp1 M untuk Mobil Listrik, Pengamat: Ngabisin Duit APBN!
Senin, 29 Mei 2023 - 18:01 WIB
loading...
Pengendara mobil listrik melakukan pengisian listrik di SPKLU. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Besarnya anggaran yang bakal dikucurkan untuk pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas PNS eselon I dan II terus mendapat sorotan. Terlebih lagi, anggaran yang dipatok mencapai hampir Rp1 miliar per unit mobil per PNS.
Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat rencana pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai dengan anggaran yang cukup besar tersebut kurang tepat.
"Anggaran subsidi yang akan dikeluarkan cukup besar nah kemudian yang diberikan itu tadi yang pertama PNS atau pejabat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, dan kalau kemudian ditambah nanti untuk konsumen perorangan maka menurut saya itu kurang tepat sasaran dan hanya menghabiskan APBN. Saya kira itu kurang tepat," tandasnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (29/5/2023).
Fahmy mengusulkan, akan lebih baik jika subsidi tersebut diberikan untuk kendaraan umum seperti angkot agar ikut beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, untuk sepeda motor yang mayoritas penggunanya adalah orang menengah ke bawah
"Nah, itu berhak peroleh subsidi tapi kalau untuk pejabat pemerintah atau perorangan kayaknya kurang tepat. Bahkan, selama ini kan pejabat ada mobil kantor itu saja tidak boleh menggunakan BBM subsidi kan harus nonsubsidi, tapi kenapa sekarang diberikan subsidi dalam jumlah yang besar? (Maka) itu tidak tepat sama sekali," tandas Fahmy.
Menurut dia, pengalokasian anggaran untuk mobil dinas listrik guna menekan emisi karbon juga tidak akan terlalu signifikan. Pasalnya, hingga saat ini penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air masih belum masif.
Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat rencana pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai dengan anggaran yang cukup besar tersebut kurang tepat.
"Anggaran subsidi yang akan dikeluarkan cukup besar nah kemudian yang diberikan itu tadi yang pertama PNS atau pejabat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, dan kalau kemudian ditambah nanti untuk konsumen perorangan maka menurut saya itu kurang tepat sasaran dan hanya menghabiskan APBN. Saya kira itu kurang tepat," tandasnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (29/5/2023).
Fahmy mengusulkan, akan lebih baik jika subsidi tersebut diberikan untuk kendaraan umum seperti angkot agar ikut beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, untuk sepeda motor yang mayoritas penggunanya adalah orang menengah ke bawah
"Nah, itu berhak peroleh subsidi tapi kalau untuk pejabat pemerintah atau perorangan kayaknya kurang tepat. Bahkan, selama ini kan pejabat ada mobil kantor itu saja tidak boleh menggunakan BBM subsidi kan harus nonsubsidi, tapi kenapa sekarang diberikan subsidi dalam jumlah yang besar? (Maka) itu tidak tepat sama sekali," tandas Fahmy.
Menurut dia, pengalokasian anggaran untuk mobil dinas listrik guna menekan emisi karbon juga tidak akan terlalu signifikan. Pasalnya, hingga saat ini penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air masih belum masif.
Lihat Juga :
