Sri Mulyani Usul Anggaran BLT Rp546,9 Triliun Tahun Depan
Selasa, 30 Mei 2023 - 16:12 WIB
loading...
Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran bantuan langsung tunai perlinsos tahun depan. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan anggaran prioritas untuk bantuan langsung tunai perlindungan sosial (perlinsos) tahun depan sebesar Rp503,7 triliun sampai dengan Rp546,9 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui PKH, Kartu Sembako, dan BLT Desa.
"Ini utamanya akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Banggar DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Staf Desa di Kabupaten Bogor Gelapkan Dana Desa dan BLT Rp300 Juta
Sri Mulyani juga mengusulkan anggaran prioritas lain seperti pendidikan. Adapun untuk anggaran pendidikan mencapai sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan seperti program PIP, KIP Kuliah, dana BOS, BOP PAUD, sertifikasi dan beasiswa (LPDP), peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah 3T (DAK fisik). "Juga termasuk penguatan link and match dengan pasar kerja melalui vokasi dan sertifikasi," kata dia.
Dia juga mengusulkan anggaran infrastruktur sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas, serta mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.
"Ini utamanya akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Banggar DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Staf Desa di Kabupaten Bogor Gelapkan Dana Desa dan BLT Rp300 Juta
Sri Mulyani juga mengusulkan anggaran prioritas lain seperti pendidikan. Adapun untuk anggaran pendidikan mencapai sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan seperti program PIP, KIP Kuliah, dana BOS, BOP PAUD, sertifikasi dan beasiswa (LPDP), peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah 3T (DAK fisik). "Juga termasuk penguatan link and match dengan pasar kerja melalui vokasi dan sertifikasi," kata dia.
Dia juga mengusulkan anggaran infrastruktur sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas, serta mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.
Lihat Juga :
