Resesi Mengancam, Menteri Diminta Bergerak Cepat

JAKARTA - Kekhawatiran resesi ekonomi di dalam negeri hendaknya menjadi alarm para pemangku kepentingan untuk bergerak cepat demi mengurangi risiko krisis di masa pandemi. Perlu langkah strategis dari semua kementerian dan lembaga agar ancaman resesi di masa mendatang bisa diatasi.

Di beberapa negara resesi ekonomi sudah terjadi. Teranyar, Korea Selatan (Korsel) melaporkan pertumbuhan ekonominya di kuartal II/2020 terkontraksi 3,3%. Pelemahan tersebut lebih dalam dibanding kuartal sebelumnya yang juga minus 1,3% akibat terdampak Covid-19.

Negeri tetangga, Singapura, juga bernasib sama. Negara-kota itu memastikan resesi setelah perekonomiannya pada kuartal I dan II tahun ini mengalami kontraksi masing-masing -41,2% dan -3,3%.

Kondisi ekonomi kedua negara mitra dagang Indonesia itu memberikan gambaran bahwa pandemi corona telah menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian. Tidak ada kata lain, bagi pemerintah kecuali menggenjot upaya pemulihan agar dampaknya tidak meluas. (Baca: Ekonomi Global Diprediksi Minus 4%, Domestik Meradang)

Melihat kondisi terkini perekonomian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun kembali mengingatkan jajarannya agar bergerak cepat untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di kuartal III mendatang. Pasalnya di kuartal II/2020 diperkirakan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi minus hingga 5%.

“Saya sudah perintahkan agar cepat berikan yang namanya relaksasi. Berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM (usaha kecil dan menengah), kepada koperasi secepat-cepatnya agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Dia berharap langkah tersebut dapat mengungkit ekonomi Indonesia di kuartal III. Jika tidak juga membaik, pada kuartal tersebut kondisi kemungkinan akan semakin sulit. “Karena itu, kita berharap di kuartal III ini kita sudah harus naik lagi. Kalau enggak, enggak mengerti saya betapa akan sulit kita,” ungkap Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengajak semua pihak untuk bergerak menumbuhkan ekonomi Indonesia. Ajakan tersebut dimaksudkan agar perekonomian tidak semakin turun.

Instruksi Jokowi untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini bukan kali pertama disampaikan. Dua pekan lalu, saat membuka rapat terbatas pada 7 Juli, Jokowi meminta kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar mempercepat belanja anggaran untuk menggerakkan ekonomi. Saat itu Jokowi menyindir jajarannya bahwa lambatnya penyerapan anggaran sebagai cermin dari rendahnya sense of crisis. Padahal, dengan kondisi seperti saat ini seharusnya pemerintah bisa bekerja lebih keras lagi. (Baca juga: Militan Boko Haram Bunuh Lima Sandera, Termasuk Relawan)

Pemerintah memperkirakan dana penanganan Covid-19 bisa mencapai Rp905,1 triliun yang masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran jumbo tersebut beberapa kali mengalami perubahan dari awalnya hanya Rp405,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp677,2 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp695,2 triliun.