Resesi Mengancam, Menteri Diminta Bergerak Cepat
Jum'at, 24 Juli 2020 - 06:33 WIB
loading...
A
A
A
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengajak semua pihak untuk bergerak menumbuhkan ekonomi Indonesia. Ajakan tersebut dimaksudkan agar perekonomian tidak semakin turun.
Instruksi Jokowi untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini bukan kali pertama disampaikan. Dua pekan lalu, saat membuka rapat terbatas pada 7 Juli, Jokowi meminta kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar mempercepat belanja anggaran untuk menggerakkan ekonomi. Saat itu Jokowi menyindir jajarannya bahwa lambatnya penyerapan anggaran sebagai cermin dari rendahnya sense of crisis. Padahal, dengan kondisi seperti saat ini seharusnya pemerintah bisa bekerja lebih keras lagi. (Baca juga: Militan Boko Haram Bunuh Lima Sandera, Termasuk Relawan)
Pemerintah memperkirakan dana penanganan Covid-19 bisa mencapai Rp905,1 triliun yang masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran jumbo tersebut beberapa kali mengalami perubahan dari awalnya hanya Rp405,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp677,2 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp695,2 triliun.
Kendati sejumlah negara mengalami resesi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jurang resesi ekonomi Indonesia tidak sedalam negara lain. Pasalnya, pada kuartal I/2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97%. Dia membandingkan, perekonomian Thailand yang secara teknis sudah resesi akibat pertumbuhannya di kuartal I minus 1,8% dan kuartal II minus 11,1%. Begitu pun dengan Brasil dan India yang ekonominya minus double digit.
Airlangga mengaku sudah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya mempercepat pelaksanaan program PEN yang menyasar sektor kesehatan, perlindungan sosial, korporasi, UMKM, hingga sektoral dan pemerintah daerah. Percepatan PEN ini bisa terlaksana di kuartal III dan kuartal IV/2020. "Saat ini pemerintah sudah melakukan program pemulihan ekonomi dengan merestrukturisasi kredit pada sektor UMKM dan juga penempatan dana pemerintah pada perbankan," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyesalkan rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah terus menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19. ”Seharusnya anggaran yang terus naik ini diimbangi serapan yang bagus. Kan tidak mungkin Presiden Jokowi marah-marah kalau serapannya bagus. Bayangkan dari Rp75 triliun anggaran kesehatan, baru terserap 1,53%. Yang lain juga, seperti UMKM baru terserap 0,2%,” ujar Anis dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Anis mengatakan, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 tersebut menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antarpemerintah belum baik. “Jadi bukan hanya menganggarkan yang besar, tapi kemudian bingung bagaimana menyerapnya. Kan itu tidak bagus bagi rakyat karena yang merasakan dampaknya kan rakyat,” tuturnya. (Baca juga: Gerebek Rumah Bujang, Warga Temukan Ribuan Pakaian Dalam Wanita)
Instruksi Jokowi untuk mempercepat pemulihan ekonomi ini bukan kali pertama disampaikan. Dua pekan lalu, saat membuka rapat terbatas pada 7 Juli, Jokowi meminta kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar mempercepat belanja anggaran untuk menggerakkan ekonomi. Saat itu Jokowi menyindir jajarannya bahwa lambatnya penyerapan anggaran sebagai cermin dari rendahnya sense of crisis. Padahal, dengan kondisi seperti saat ini seharusnya pemerintah bisa bekerja lebih keras lagi. (Baca juga: Militan Boko Haram Bunuh Lima Sandera, Termasuk Relawan)
Pemerintah memperkirakan dana penanganan Covid-19 bisa mencapai Rp905,1 triliun yang masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran jumbo tersebut beberapa kali mengalami perubahan dari awalnya hanya Rp405,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp677,2 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp695,2 triliun.
Kendati sejumlah negara mengalami resesi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jurang resesi ekonomi Indonesia tidak sedalam negara lain. Pasalnya, pada kuartal I/2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97%. Dia membandingkan, perekonomian Thailand yang secara teknis sudah resesi akibat pertumbuhannya di kuartal I minus 1,8% dan kuartal II minus 11,1%. Begitu pun dengan Brasil dan India yang ekonominya minus double digit.
Airlangga mengaku sudah menyiapkan beberapa strategi, salah satunya mempercepat pelaksanaan program PEN yang menyasar sektor kesehatan, perlindungan sosial, korporasi, UMKM, hingga sektoral dan pemerintah daerah. Percepatan PEN ini bisa terlaksana di kuartal III dan kuartal IV/2020. "Saat ini pemerintah sudah melakukan program pemulihan ekonomi dengan merestrukturisasi kredit pada sektor UMKM dan juga penempatan dana pemerintah pada perbankan," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyesalkan rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah terus menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19. ”Seharusnya anggaran yang terus naik ini diimbangi serapan yang bagus. Kan tidak mungkin Presiden Jokowi marah-marah kalau serapannya bagus. Bayangkan dari Rp75 triliun anggaran kesehatan, baru terserap 1,53%. Yang lain juga, seperti UMKM baru terserap 0,2%,” ujar Anis dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Anis mengatakan, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 tersebut menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antarpemerintah belum baik. “Jadi bukan hanya menganggarkan yang besar, tapi kemudian bingung bagaimana menyerapnya. Kan itu tidak bagus bagi rakyat karena yang merasakan dampaknya kan rakyat,” tuturnya. (Baca juga: Gerebek Rumah Bujang, Warga Temukan Ribuan Pakaian Dalam Wanita)
Lihat Juga :
