PPD dan Damri Resmi Bergabung, Ini Rute Bisnisnya

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengharapkan penggabungan Perum PPD dan Perum Damri bisa menciptakan daya kompetitif dan profit dalam menjalankan tugas sebagai satu-satunya perusahaan umum berbasis jalan milik negara.



Tiko menjelaskan penggabungan dilakukan baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah 3 TP (tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan).

"Kita tahu di BUMN ada dua tugas, tugas public service dan tugas value creation. Kita ingin dengan penggabungan usaha ini dua-duanya bisa berjalan dengan efektif," kata Tiko saat memberikan sambutan di acara Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6/2023).

"Pesan saya yang pertama, jadikan momentum penggabungan ini untuk membangun Damri yang lebih kompetitif, yang bisa bersaing, yang bisa menciptakan profit dan melayani masyarakat secara lebih baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Tiko mewanti-wanti perusahaan Damri bahwa dalam proses merger tersebut akan terdapat tantangan yang dihadapi, terkhusus dari sisi humam capital. Kemudian dari sisi moda transportasi, Tiko menyebutkan bahwa perlunya membangun aset yang berkualitas dengan menghadirkan layanan untuk rute-rute yang profitable.

"Tugas berikutnya tinggal bagiamana integrasinya dilaksanakan, integrasi sistem, integrasi human capital, integrasi layanan, dan percepatan pelayanan ke depan. Dan percepatan dari sisi penambahan rute, peningkatan layanan, digitalisaasi, dan juga perbikan sektor keuangannya," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum DAMRI Setia N. Milatia Moemin menyampaikan, dengan integrasi ini akan memberikan optimisme kepada masyarakat, bahwa transportasi nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing di pasar domestik dan global.

"Karena kita tahu semuanya kita sudah beroperasi di Brunei Darussalam di Serawak lalu kemudian di Timor Leste. Untuk itu kita perlu melakukannya guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lalu kemudian meningkatkan layanan transportasi jalan yang standardisasi dan unggul bagi masyarakat," katanya.

Sebagai catatan, selama 75 tahun berdiri, Perum Damri baru memberikan dividen kepada negara sejak periode 2018-2019. Kontribusi tersebut seiring dengan langkah transformasi yang dilakukan perusahaan. Sebelum 2018 perusahaan masih membukukan kerugian dan pada 2018 manajemen mencatat kenaikan laba sebesar 234% dan 107% pada akhir 2019.

Kerugian kembali terjadi pada 2020 saat pemberlakuan kebijakan PSBB di awal tahun lalu. Milatia menyebut, periode Maret-Juli pihaknya mencatat kerugian total mencapai 90%.



Damri menderita rugi bersih tahun berjalan Rp220,07 miliar pada tahun 2020. Padahal, di tahun sebelumnya mereka masih untung Rp43,26 miliar.