IMF Minta Jokowi Hapus Hilirisasi, Bahlil: Nggak Usah Ikut Campur Urusan Indonesia
Jum'at, 30 Juni 2023 - 17:53 WIB
loading...
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai bahwa Dana Moneter Internasional ( IMF ) menerapkan standar ganda menyangkut larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh Indonesia utamanya komoditas nikel.
Seperti diketahui, IMF meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
Baca Juga: IMF Minta Jokowi Pikir-pikir Lagi Soal Larangan Ekspor Komoditas
Bahlil mengatakan, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor.
"Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain," ungkap Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Menurut Bahlil pemikirian tersebut sangatlah keliru, sebab IMF sendiri mengakui kalau pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi yang baik.
"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, nggak usahlah campur-campur mengurus Indonesia. Indonesia ini kan diakui pertumbuhan ekonomi baik, dia (IMF) mengakui Indonesia perdagangan kita udah baik, ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik ini?," tukasnya.
Selain itu, Bahlil juga membantah pernyataan IMF yang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara.
"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita," tegas Bahlil.
Dia mencontohkan, ekspor komoditas nikel Indonesia. Ekspor Indonesia di 2017-2018 itu hanya USD 3,3 miliar. Begitu bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia meningkat 10 kali lipat menjadi USD30 miliar.
"2016-2017 defisit neraca perdagangan kita denga China itu USD 18 miliar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor jadi dan setengah jadi. 2022 defisit kita hanya USD1,5 miliar," terang Bahlil. "Ini harus dicatat, jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," sambungnya.
Baca Juga: Digugat ke WTO Soal Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Nggak Masalah!
Kemudian akibat dari hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus. "Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus, yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, kita Pemerintah Republik Indonesia," pungkasnya.
Seperti diketahui, IMF meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
Baca Juga: IMF Minta Jokowi Pikir-pikir Lagi Soal Larangan Ekspor Komoditas
Bahlil mengatakan, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor.
"Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain," ungkap Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Menurut Bahlil pemikirian tersebut sangatlah keliru, sebab IMF sendiri mengakui kalau pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi yang baik.
"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, nggak usahlah campur-campur mengurus Indonesia. Indonesia ini kan diakui pertumbuhan ekonomi baik, dia (IMF) mengakui Indonesia perdagangan kita udah baik, ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik ini?," tukasnya.
Selain itu, Bahlil juga membantah pernyataan IMF yang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara.
"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita," tegas Bahlil.
Dia mencontohkan, ekspor komoditas nikel Indonesia. Ekspor Indonesia di 2017-2018 itu hanya USD 3,3 miliar. Begitu bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia meningkat 10 kali lipat menjadi USD30 miliar.
"2016-2017 defisit neraca perdagangan kita denga China itu USD 18 miliar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor jadi dan setengah jadi. 2022 defisit kita hanya USD1,5 miliar," terang Bahlil. "Ini harus dicatat, jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," sambungnya.
Baca Juga: Digugat ke WTO Soal Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Nggak Masalah!
Kemudian akibat dari hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus. "Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus, yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, kita Pemerintah Republik Indonesia," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
