IMF Sebut Larangan Ekspor Nikel Rugikan Indonesia, Bahlil: Ngawur!
loading...
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pernyataan Dana Moneter Internasional ( IMF ) yang mengatakan bahwa larangan ekspor komoditas dalam bentuk mentah akan merugikan Indonesia merupakan pemikiran yang keliru.
Sebelumnya, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita," kata Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Dia mencontohkan, ekspor komoditas nikel Indonesia. Ekspor Indonesia di 2017-2018 itu hanya USD3,3 miliar. Begitu bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia meningkat 10 kali lipat menjadi USD30 miliar.
"2016-2017 defisit neraca perdagangan kita denga China itu USD 18 miliar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor jadi dan setengah jadi. Pada 2022 defisit kita hanya USD 1,5 miliar," terang Bahlil. "Ini harus dicatat, jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," sambungnya.
Selanjutnya, akibat dari hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus.
"Alhamdulillah, target pendapatan negara tercapai terus, yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, kita Pemerintah Republik Indonesia," tuturnya.
Dia mengatakan akibat hilirisasi terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku.
"Kita ambil contoh Maluku Utara dulu sebelum adanya hilirisasi kan ada Antam di situ, Antam mengambil bahan bakunya aja tanpa bangun smelternya di sana, pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di atas pertumbuhan ekonomi nasional 19% bahkan tahun kemarin sampai dengan 27%," jelasnya.
Menurut Bahlil sangat tidak rasional jika IMF mengatakan bahwa hilirisasi mengurangi pendapatan negara.
"Dalam konteks pajak ekspor komoditas, Iya. Tapi yang harus kita lihat adalah komoditas kita ketika kita membangun hilirisasi itu kita akan mendapatkan PPh badan, PPn dan PPh pasal 21 dari tenaga kerja," papar Bahlil.
Sebelumnya, IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja, namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.
"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita kena rugi? tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita," kata Bahlil dalam konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Dia mencontohkan, ekspor komoditas nikel Indonesia. Ekspor Indonesia di 2017-2018 itu hanya USD3,3 miliar. Begitu bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia meningkat 10 kali lipat menjadi USD30 miliar.
"2016-2017 defisit neraca perdagangan kita denga China itu USD 18 miliar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas tapi sudah dalam bentuk ekspor jadi dan setengah jadi. Pada 2022 defisit kita hanya USD 1,5 miliar," terang Bahlil. "Ini harus dicatat, jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," sambungnya.
Selanjutnya, akibat dari hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus.
"Alhamdulillah, target pendapatan negara tercapai terus, yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, kita Pemerintah Republik Indonesia," tuturnya.
Dia mengatakan akibat hilirisasi terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku.
"Kita ambil contoh Maluku Utara dulu sebelum adanya hilirisasi kan ada Antam di situ, Antam mengambil bahan bakunya aja tanpa bangun smelternya di sana, pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di atas pertumbuhan ekonomi nasional 19% bahkan tahun kemarin sampai dengan 27%," jelasnya.
Menurut Bahlil sangat tidak rasional jika IMF mengatakan bahwa hilirisasi mengurangi pendapatan negara.
"Dalam konteks pajak ekspor komoditas, Iya. Tapi yang harus kita lihat adalah komoditas kita ketika kita membangun hilirisasi itu kita akan mendapatkan PPh badan, PPn dan PPh pasal 21 dari tenaga kerja," papar Bahlil.
(nng)
Explore More