Wow! Butuh Rp256 Triliun untuk Sediakan Air Bersih bagi Masyarakat Indonesia

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, penyediaan air bersih untuk masyarakat masih terkendala masalah pendanaan. Bahkan ruang fiskal APBN pun belum bisa difokuskan untuk penyediaan air bersih ke masyarakat.



Menurutnya, investasi menjadi salah satu instrumen untuk menutup gap pendanaan dalam rangka penyediaan air bersih untuk masyarakat. Akan tetapi saat ini investasi di sektor tersebut masih belum ramai diliirik.

Ali mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menggodok skema pemberian insentif untuk sektor sumber daya air. Langkah itu diharapkan mampu menjadi booster bagi para investor melakukan investasi di bidang sumber daya air.

Setidaknya dibutuhkan hingga Rp256 triliun untuk bisa mengalirkan air bersih untuk masyarakat Indonesia. Angka tersebut yang akan dicapai melalui kerja sama yang akan dijalin bersama para investor dengan tawaran insentif yang lebih menarik.

"Itu yang sedang kita godok (skema insentif), karena pemerintah punya hambatan fiskal. Kalau kita ingin membangun air bersih, kita butuh setidaknya dalam 5 tahun pembangunan itu Rp256 triliun. Kemampuan pemerintah kan sepertiganya juga tidak sampai, dan kita butuh swasta masuk," ujar Firdaus Ali usai diskusi Road to 10th World Water Forum: Policy, Technology, Investment Opportunity in Water Resources Management di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Lebih lanjut Staf Ahli Menteri itu menjelaskan setidaknya ada tiga faktor yang akan membuat swasta tertarik untuk masuk mendanai proyek di sektor SDA, kaitannya penyediaan air bersih ke masyarakat. Selain insentif yang menarik, dari sisi regulasi dan kepastian tarif juga menjadi faktor yang paling penting bagi swasta.

"Mereka akan masuk kalau ada kepastian regulasi dan kepastian tarif. Ketiga, kepastian stabilitas politik. Tiga ini kita sedang siapkan, (masalah) ini gak hanya indonesia tapi global," sambungnya.

Menurut Firdaus, saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah melakukan pengembangan dari sisi infrastruktur untuk penyediaan air baku seperti penyediaan bendungan dan lainnya. Akan tetapi ongkos yang lebih mahalnya adalah membangun jaringan perpipaan untuk mendistribusikan air tersebut sampai ke rumah warga.

"Makannya peluang sektor swasta untuk berbisnis di Indoensia sangat luas sekali, seksi sekali, tapi harus ada kepastian kebijakan dan kepastian tarif agar mereka (swasta) tertarik," kata Firdaus Ali.