Apa Kabar Program Listrik 35.000 MW? Ini Penjelasan Bos PLN
loading...
Dirut PLN Darmawan Prasodjo menungkap kabar terbaru dari program listrik 35.000 MW. Foto/AtikahUmiyani/MPI
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) Darmawan Prasodjo memaparkan kabar terbaru soal program 35.000 mega watt (MW) atau 35 giga watt (GW) yang didorong pemerintah. Menurut Darmawan, sejatinya program tersebut dirancangan untuk 5 tahun, namun dengan adanya renegosiasi dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) maka jadwalnya mundur.
"Dulu 35 GW itu dirancang untuk 5 tahun. Dengan adanya renegosiasi, makanya jadwalnya kami undurkan. Dari yang tadinya selesai di 2019, kami mundur menjadi tahun 2026, sehingga begitu jadwalnya yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun maka kami ada waktu mengejar ketertinggalan dari demand," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Ia pun menuturkan, dari program tersebut yang sudah beroperasi sekitar 22 hingga 23 GW. Namun ia mengakui ada beberapa yang mengalami penundaan hingga dihapus dari perencanaan.
"Sekitar 22 sampai 23 GW sudah terdeliver, commisioning. Nah tentu saja ini kami tunda, dan ada sebagian juga yang kami remove dari perencanaan," lanjutnya.
Pernyataan Darmawan merespons pertanyaan dari salah satu anggota Komisi VII Fraksi PKS Tifatul Sembiring terkait nasib program kelistrikan tersebut. Sebab menurutnya, permintaan listrik saat ini dihadapkan pada tantangan di antaranya karena pandemi.
“Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk 35.000 MW? Itu kan dulu asumsinya growth kita 7%-8%. Tapi ternyata kan realitanya berkata lain, ada pandemi dan sebagainya,” jelas Tifatul.
"Dulu 35 GW itu dirancang untuk 5 tahun. Dengan adanya renegosiasi, makanya jadwalnya kami undurkan. Dari yang tadinya selesai di 2019, kami mundur menjadi tahun 2026, sehingga begitu jadwalnya yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun maka kami ada waktu mengejar ketertinggalan dari demand," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Ia pun menuturkan, dari program tersebut yang sudah beroperasi sekitar 22 hingga 23 GW. Namun ia mengakui ada beberapa yang mengalami penundaan hingga dihapus dari perencanaan.
"Sekitar 22 sampai 23 GW sudah terdeliver, commisioning. Nah tentu saja ini kami tunda, dan ada sebagian juga yang kami remove dari perencanaan," lanjutnya.
Pernyataan Darmawan merespons pertanyaan dari salah satu anggota Komisi VII Fraksi PKS Tifatul Sembiring terkait nasib program kelistrikan tersebut. Sebab menurutnya, permintaan listrik saat ini dihadapkan pada tantangan di antaranya karena pandemi.
“Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk 35.000 MW? Itu kan dulu asumsinya growth kita 7%-8%. Tapi ternyata kan realitanya berkata lain, ada pandemi dan sebagainya,” jelas Tifatul.
(uka)
Explore More