ABDI: Tata Kelola Keamanan Siber Harus Jadi Prioritas
Kamis, 06 Juli 2023 - 17:13 WIB
loading...
Tata kelola keamanan siber disebut harus menjadi prioritas di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) menilai tata kelola keamanan siber harus menjadi prioritas di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, seiring perkembangan digital, jumlah kepemilikan data dan informasi masyarakat pun semakin banyak.
"Untuk memastikan arus informasi dan data dimanfaatkan secara baik dan bijak, maka memerlukan tata kelola supaya interopabilitas data menjadi penting,” ujar Chairman ABDI Rudi Rusdiah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/7/2023).
Baca Juga: Pascakasus Serangan BSI, Masinton Minta Investasi Keamanan Siber Ditingkatkan
Rudi menilai hal itu telah didorong oleh pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan kemuktahiran Tata Kelola Data dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik. Tercantum di dalam Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamanatkan kepada semua instansi pemerintah untuk berperan serta menerapkannya. Kolaborasi SPBE dan SDI juga berperan dalam terwujudnya smart government.
Salah satu langkahnya ialah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal. "Namun, hal tersebut perlu didukung dengan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan,” kata Rudi.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia juga menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan integritas satu data untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih, sebagaimana sering terjadi di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat 24 Dunia
Bamsoet mendorong mengimplementasikan SPBE yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Wakil Kepala BSSN Suntana menjelaskan bahwa dalam mendukung program Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, big data dan keamanan sistem informasi menjadi sangat penting. Integrasi keamanan data dan big data analytics bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan data yang efektif dan perlindungan terhadap ancaman terhadap keamanan data/siber.
"Kalau literasi digitalisasi kita sudah bagus, yang paling penting bagi Indonesia adalah mempermudah investasi untuk bangsa Indonesia," pungkas Suntana.
"Untuk memastikan arus informasi dan data dimanfaatkan secara baik dan bijak, maka memerlukan tata kelola supaya interopabilitas data menjadi penting,” ujar Chairman ABDI Rudi Rusdiah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/7/2023).
Baca Juga: Pascakasus Serangan BSI, Masinton Minta Investasi Keamanan Siber Ditingkatkan
Rudi menilai hal itu telah didorong oleh pemerintah melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan kemuktahiran Tata Kelola Data dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik. Tercantum di dalam Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamanatkan kepada semua instansi pemerintah untuk berperan serta menerapkannya. Kolaborasi SPBE dan SDI juga berperan dalam terwujudnya smart government.
Salah satu langkahnya ialah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal. "Namun, hal tersebut perlu didukung dengan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan,” kata Rudi.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia juga menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan integritas satu data untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih, sebagaimana sering terjadi di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat 24 Dunia
Bamsoet mendorong mengimplementasikan SPBE yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Wakil Kepala BSSN Suntana menjelaskan bahwa dalam mendukung program Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, big data dan keamanan sistem informasi menjadi sangat penting. Integrasi keamanan data dan big data analytics bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan data yang efektif dan perlindungan terhadap ancaman terhadap keamanan data/siber.
"Kalau literasi digitalisasi kita sudah bagus, yang paling penting bagi Indonesia adalah mempermudah investasi untuk bangsa Indonesia," pungkas Suntana.
(fjo)
Lihat Juga :
