Tempuh Investigasi, China Bantah Tudingan Jebakan Utang ke Negara-negara Miskin

JAKARTA - Pemerintah China , lewat kantor berita resminya, Xinhua, melakukan perlawanan atas tudingan Barat terhadap utang yang mereka berikan ke sejumlah negara miskin. Lewat artikel berjudul Investigasi Ulang: Membongkar Kebohongan Barat tentang Jebakan Utang China , yang rilis pada 30 Juni lalu, Xinhua membantah semua tudingan Barat.



Xinhua menulis, negara-negara gagal bayar, inflasi melonjak, orang-orang kehilangan pekerjaan, dan keluarga mereka menghadapi kelaparan adalah gambaran suram yang dilukiskan oleh media Barat tentang negara-negara termiskin di dunia yang jatuh ke dalam "perangkap utang" China.

"China, lagi-lagi, menjadi sasaran empuk untuk disalahkan. Sebuah berita Associated Press (AP) baru-baru ini, berjudul 'Pinjaman China mendorong negara-negara termiskin di dunia ke ambang kehancuran,' menuduh China membuat 'perangkap utang' dan menamakannya sebagai 'pemberi pinjaman pemerintah terbesar dan paling tak kenal ampun di dunia," tulis Xinhua, dikutip Kamis (6/7/2023).

Investigasi yang dilakukan oleh Xinhua di beberapa negara, termasuk Pakistan, Kenya, Zambia, dan Sri Lanka, menyajikan perspektif yang kontras dengan laporan AP, memberi penerangan baru tentang kebuntuan utang mereka.

Menurut Perbendaharaan Nasional Kenya, stok utang luar negeri Kenya mencapai USD36,66 miliar pada akhir Maret 2023. Utang itu antara lain berasal dari pemberi pinjaman multilateral (46,3%) dan sumber bilateral (24,7% ). Pada Maret 2023, Kenya berutang kepada entitas China, termasuk bank dan perusahaan China, sebesar USD6,31 miliar, tetapi bagian terbesar dari utang Kenya (USD17 miliar) berutang kepada IMF dan Bank Dunia.

Mengutip data IDS Bank Dunia, Makalah Singkat berjudul "Integrating China into Multilateral Debt Relief: Progress and Problems in the G20 DSSI," yang dirilis oleh Universitas Johns Hopkins pada bulan April, menunjukkan bahwa "China (entitas China) hanya memiliki 21%saham Kenya. Utang luar negeri publik, dengan kreditor swasta memegang 24% lainnya dan lembaga multilateral 45%."

Data yang secara eksklusif diberikan kepada Xinhua oleh Divisi Urusan Ekonomi (EAD) Pakistan menunjukkan bahwa pada April 2023, total utang luar negeri Pakistan adalah USD125,702 miliar. Dari jumlah itu, pinjaman dari entitas Tiongkok adalah USD20,375 miliar dolar, dan sekitar USD4 miliar dolar lebih dari Sisi China sebagai safe deposit, menjadikan utang entitas China di Pakistan hanya 16,2% dari total utang negara itu.

"Ini (cerita AP) bukan cerita pertama. Ini adalah serangkaian cerita (untuk memfitnah China)," kata Shakeel Ahmad Ramay, CEO Asian Institute of Eco-civilization Research and Development di Pakistan, kepada Xinhua.

Sementara itu, di Sri Lanka, data yang dikeluarkan oleh bank sentral negara itu dan Kementerian Keuangan, Stabilisasi Ekonomi & Kebijakan Nasional menunjukkan bahwa pada Maret 2023, utang luar negeri Sri Lanka saat ini adalah USD27,6 miliar, dengan kreditor swasta mengambil bagian terbesar sebesar USD14,8 miliar (53,6%), kreditur multilateral USD5,7 miliar (20,6%). Bagian entitas China adalah USD3 miliar (10,8%).