Sri Mulyani Bicara Kengerian dan Mahalnya Dampak Perubahan Iklim Bagi Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, betapa beratnya dampak perubahan iklim bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia tentu juga menghadapi konsekuensi dan risiko dari perubahan iklim.



Data BMKG menggambarkan bahwa selama hampir 40 tahun terakhir, dari 1981 hingga 2018, setiap tahun Indonesia mengalami kenaikan suhu sebesar 0,03 derajat centigrade celcius per tahun. Permukaan air juga naik 0,8 hingga 1,2 cm per tahun.

"Kelihatannya memang kecil, tetapi kalau 40 tahun ya berarti 40 cm atau menjadi setengah meter. Dan itu sangat bermasalah karena 65% dari masyarakat Indonesia hidupnya di wilayah pesisir," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia EBTKE ConEx ke-11 secara virtual di Jakarta, Rabu (12/7/2023).



Dia bercerita, bahwa dirinya sebagai Menkeu sudah sering mendapatkan banyak kabar, khususnya kalau sedang melakukan perjalanan dan tugas kerja ke Semarang.

"Keluar sedikit ke Demak, di situ selalu keluhannya tanahnya sudah hilang ditelan laut karena rob. Jadi, Indonesia sudah merasakan dan akan menghadapi implikasi yang tidak mudah dan tidak murah akibat perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca Indonesia juga cenderung mengalami kenaikan. Setiap tahun menambah 4,3% per tahun, dihitung sejak 2010," terang Sri.

Dia kemudian menyebutkan, hal yang menjadi pertanyaan penting selanjutnya. Satu sisi, pihaknya menyadari bahwa perubahan iklim memiliki imbas yang merusak, di sisi lain Indonesia masih harus membangun.

Pembangunan itu identik dengan naiknya konsumsi energi. Karena kalau orang membangun, makin sejahtera, yang tadinya tidak punya rumah, bisa punya rumah. Tadinya konsumsi listrik hanya 450 VA menjadi 1.200 VA atau bahkan 2.000 VA, dan kalau itu dilipat gandakan dengan jumlah rumah tangga 78 juta, maka itu akan menjadi jumlah yang sangat besar.

"Sehingga, permintaan energi akan terus meningkat. Dan oleh karena itu, respons dari sisi suplai energi harus dilakukan. Kontradiksinya adalah bagaimana kita bisa melanjutkan memuaskan permintaan yang terus tumbuh dengan suplai energi yang tidak memperburuk gas rumah kaca yang setiap tahunnya sudah meningkat 4,3%," terang Sri.

Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, bahwa ini kemudian menjadi tantangan, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi pelaku industri dan masyarakat secara bersama-sama.

"Kalau perubahan iklim dibiarkan, maka bukan berarti kemudian tidak ada konsekuensinya, 80% dari bencana alam di Indonesia sekarang berhubungan dengan hidrometeorologi. Dan itu telah menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan nilainya bisa mencapai 0,66% hingga 3,45% dari PDB pada tahun 2030," ungkap Sri.

Sri Mulyani mencontohkan, kalau PDB Indonesia sekarang Rp20.000 triliun, dan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi terjaga di 5% atau bahkan ingin diakselerasi ke 6-7% dan inflasi. Bisa dikatakan pendapatan per kapita naik menjadi 10 ribu dikalikan jumlah penduduk, Indonesia mungkin memiliki size PDB bisa mencapai 2 kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 7 tahun.

"Sekarang sudah 2023, dua kali lipat katakanlah Rp40.000 triliun, kemudian dikalikan 3,45% dari PDB itu berapa. Itu adalah kerugian, jadi secara pasti kita akan menghadapi potensi kerusakan dan kerugian yang sangat signifikan," pungkas Sri.