Trans Sumatera Tidak Layak Finansial, namun Sangat Dibutuhkan

Nilai IRR yang tidak layak investasi ini terjadi salah satunya karena penguna JTTS masih sedikit. Seperti diketahui hingga kini Hutam Karya telah mengoperasikan JTTS sepanjang 364 Km. Trafik yang ada di JTTS saat ini berada jauh di bawah minimum trafik secara komersial. Menurut catatan Hilda, trafik lalu lintas di Trans Sumatra saat ini antara 10.000 hingga 5.000 trafik per hari. Padahal, minimum trafik jalan tol komersial mencapai 25.000 per hari.

Untuk mencari pendanaan kepada perbankan juga tidak gampang. Pasalnya, debt equity ratio (DER) Hutama Karya per akhir 2019 sudah mencapai 2,8 kali. Perbankan menginginkan untuk komersial DER sebesar 2,25 kali.

Kendala lainnya yang dihadapi Hutama Karya adalah mengenai pembebasan tanah. Soal yang satu ini, memang jadi kendala laten dalam membangun infrastrukur di negeri ini. Hutama Karya, menghadapi kenyataan, untuk keperluan pembebaskan tanah membutuhkan dana sekitar Rp 370 triliun. Sementara dana yang tersedia baru Rp 90 triliun.

Sederet kendala dan fakta bahwa JTTS tidak feasible sebagai proyek komesial, maka pemerintah pun menugaskan Hutama Karya, sebagai BUMN, untuk mengerjakan proyek ini. BUMN memang punya fungsi khusus, selain mengejar keuntungan, perusahaan negara juga memiliki tugas sebagai agent of development. Sehingga proyek yang dikerjakan oleh BUMN tidak selalu merupakan proyek yang mendatangkan keuntungan bagi perseroan.

Meski tidak layak secara finansial, Hilda Savitri menyatakan JTTS sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang ada di Sumatera. Manfaat tersebut tidak dapat dihitung dengan pendekatan finansial. Misalnya saja, proyek JTTS ini diprediski akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk 70.000 hingga 120.000 pekerja.

Proyek ini juga mampu menciptakan multiplier effect dua hingga tiga kali dari nilai investasinya. Mampu meningkatkan GDP daerah Rp 900 triliun-Rp 1.400 triliun. Tak hanya itu, keberadaan JTTS ini juga memangkas waktu tempuh dari Bakaheuni Lampung hingga ke Aceh sebanyak 53 menit. Waktu tempuh yang lebih singkat ini akan dapat menekan biaya logistik jadi lebih ekonomis.

Untuk mewujudkan Tol Trans Sumatera ini, Hutama Karya memang terus berupaya, jungkir balik untuk bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Seperti perseroan mulai menagih hutang pemerintah untuk pembebasan lahan ke BUMN ini yang nilainya Rp 1,88 triliun.

Menerbitkan obligasi senilai USD600 juta. Untuk penerbitan obligasi, Hutama Karya mendapatkan jaminan untuk bisa menerbitkan surat utang hingga USD 1,5 miliar.

Memanfaatkan kucuran PMN yang sudah direalisasikan pemerintah sejak 2015 hingga 2020, sebesar Rp 19,1 triliun. Selain itu ada juga dukungan konstruksi untuk 130 km senilai Rp 16 triliun yang diambil dari konsesi Jalan Tol Trans Jawa.
Pendek kata semua upaya dilakukan Hutama Karya agar JTTS dapat terealisasi dan dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat luas.