Soal Bendungan Bener, Ganjar Utamakan Pendekatan Warga

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memastikan pengerjaan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, terus berlanjut. Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan yang juga didukung Partai Perindo ini mengungkapkan terus membuka dialog dengan masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) proyek Bendungan Bener.

Ganjar sudah berbicara dengan warga yang menolak proyek strategis nasional (PSN) tersebut untuk mencari cara penyelesaian terbaik.

"Tapi seandainya ada yang belum tidak apa-apa. Silakan disampaikan secara terbuka karena kalau kita catat musyawarah formalnya belum dilakukan," jelasnya dalam Konferensi Pers PSN Jateng bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (17/7/2023).



Berdasarkan laporan terakhir terdapat kurang lebih 51 kartu keluarga (KK) yang meminta untuk dilakukan musyawarah bersama-sama. Namun, ada 9 KK yang belum bisa. "KK yang memang belum bisa bareng-bareng yang tadi saya katakan masih ada di luar bahkan beberapa di antaranya itu ternyata tinggalnya di luar Jawa," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyebutkan bahwa seluruh tanah warga Desa Wadas yang terdampak Bendungan Bener tersebut juga sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kalau mereka yang diukur dengan BPN semua sudah diukur 100 persen, maka saya senang sekali ketika kemudian mereka semuanya mau diukur, mau diukur itu buat saya sudah bagus," ungkapnya.

Ganjar mengatakan saat ini sedang melakukan pendekatan secara persuasif yaitu memenuhi permintaan warga.

"Kita lakukan pendekatan ke mereka. Apa yang mereka minta sebelum proyek ini selesai.'Pak Ganjar tolong talot saya diperbaiki, jalan saya diperbaiki, ibu-ibu dilatih UMKM, anak anak diberikan fasilitas' kita kasih semuanya dan itu yang bikin kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan mereka komunikasi dengan saya intens sekarang," jelasnya.



Ganjar mengatakan memang terdapat overlap alias tumpang tindih terkait data tanah warga. Menurut dia hal itu disebabkan karena pada saat dilakukan pengukuran di awal, sebagian warga belum setuju sehingga tidak ikut menyaksikan. Ia pun berharap semuanya akan segera diselesaikan. "Ya sudah jalan semua sih sebenarnya. Kemarin itu yang problem utamanya sebenarnya yang overlap data tanah," jelasnya.