Tiru Thailand dan Vietnam, Luhut Sebut Insentif Kendaraan Listrik Akan Dievaluasi
loading...
Motor listrik masih sepi peminat. Foto/FadilRamadhan/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terkait kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia. Evaluasi tersebut akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada mendatang.
Luhut juga menyebutkan bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya akan seperti negeri tetangga.
"Insentif akan diselesaikan besok pada rapat kabinet, tetapi pada dasarnya kami membuatnya sederhana. Apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Vietnam, itu saya kira menjadi patokan kita dan melakukan beberapa penyesuaian di sana-sini," kata Luhut dalam keterangannya yang dilakukan secara daring, Selasa (25/7/2023).
Patokan kebijakan insentif yang dilakukan Thailand dan Vietnam, kata Luhut, merupakan arahan dari Presiden Jokowi yang nantinya juga akan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa di industri kendaraan listrik, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang mumpuni dan tidak ada bisa mengalahkan.
"Tidak ada yang bisa mengalahkan kami di area ini karena kami memiliki sumber materi. Biaya akan menjadi lebih rendah," katanya.
Pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik yang akan dievaluasi tersebut lantaran peminat kendaraan listrik masih sepi sehingga diperlukan adanya penyesuaian terkait kebijakan insentif kendaraan listrik.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengatakan bahwa pembelian sepeda motor listrik saat ini masih lambat. Oleh karenanya pihaknya meminta agar penyaluran subsidi pembelian motor listrik perlu dievaluasi.
“Pertumbuhan pembelian sepeda motor khususnya sampai saat ini masih lambat. Kemarin dalam rapat terakhir itu 108 unit sepeda motor yang baru terbeli,” jelasnya belum lama ini.
Berdasarkan data di situs Sisapira pada Senin 22 Mei 2023 sisa kuota motor listrik sebanyak 199.509 unit, 2 unit dalam proses verifikasi, 489 dalam proses pendaftaran, dan motor listrik yang tersalurkan ke pembeli belum ada.
Luhut juga menyebutkan bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya akan seperti negeri tetangga.
"Insentif akan diselesaikan besok pada rapat kabinet, tetapi pada dasarnya kami membuatnya sederhana. Apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Vietnam, itu saya kira menjadi patokan kita dan melakukan beberapa penyesuaian di sana-sini," kata Luhut dalam keterangannya yang dilakukan secara daring, Selasa (25/7/2023).
Patokan kebijakan insentif yang dilakukan Thailand dan Vietnam, kata Luhut, merupakan arahan dari Presiden Jokowi yang nantinya juga akan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa di industri kendaraan listrik, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang mumpuni dan tidak ada bisa mengalahkan.
"Tidak ada yang bisa mengalahkan kami di area ini karena kami memiliki sumber materi. Biaya akan menjadi lebih rendah," katanya.
Pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik yang akan dievaluasi tersebut lantaran peminat kendaraan listrik masih sepi sehingga diperlukan adanya penyesuaian terkait kebijakan insentif kendaraan listrik.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengatakan bahwa pembelian sepeda motor listrik saat ini masih lambat. Oleh karenanya pihaknya meminta agar penyaluran subsidi pembelian motor listrik perlu dievaluasi.
“Pertumbuhan pembelian sepeda motor khususnya sampai saat ini masih lambat. Kemarin dalam rapat terakhir itu 108 unit sepeda motor yang baru terbeli,” jelasnya belum lama ini.
Berdasarkan data di situs Sisapira pada Senin 22 Mei 2023 sisa kuota motor listrik sebanyak 199.509 unit, 2 unit dalam proses verifikasi, 489 dalam proses pendaftaran, dan motor listrik yang tersalurkan ke pembeli belum ada.
(uka)
Lihat Juga :
