Wapres Sebut Pembangunan IKN Sejalan dengan Konsep Ekonomi Syariah
loading...
Pembangunan IKN Nusantara dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan tujuan pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah.
"Tujuan pembangunan IKN juga sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan universal, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan," ungkap Wapres dalam sambutannya saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (4/8/2023).
Oleh sebab itu, kata Wapres, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah juga didorong untuk lebih berkembang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Wapres, potensi lokal yang besar berpadu dengan semangat tinggi pemerintah daerah, bisa menjadi energi positif bagi lahirnya sumber pertumbuhan baru dan penguatan ketahanan ekonomi wilayah.
Wapres pun mengatakan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di daerah yang dikenal sebagai Benua Etam harus terus dikelola secara berkelanjutan dan inklusif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya mengapresiasi kerja sama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melalui sejumlah program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini," papar Wapres.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan pada sektor jasa keuangan syariah, Keberadaan IKN juga akan berdampak pada peningkatan arus perputaran uang di wilayah Kalimantan Timur. "Lembaga keuangan syariah harus lebih didorong untuk mengambil peran strategis dan menangkap peluang besar ini," katanya.
Di samping itu, tambah Wapres, Kementerian Keuangan mencatat, dari 2014 hingga 2022, Surat Berharga Syariah Negara untuk pendanaan pembangunan proyek strategis di wilayah Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp6,48 triliun.
"Jajaki pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan oleh Pemprov Kalimantan Timur. KNEKS agar memberikan pendampingan dalam proses pengkajian hingga implementasinya," tandasnya.
"Tujuan pembangunan IKN juga sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan universal, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan," ungkap Wapres dalam sambutannya saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (4/8/2023).
Oleh sebab itu, kata Wapres, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah juga didorong untuk lebih berkembang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Wapres, potensi lokal yang besar berpadu dengan semangat tinggi pemerintah daerah, bisa menjadi energi positif bagi lahirnya sumber pertumbuhan baru dan penguatan ketahanan ekonomi wilayah.
Wapres pun mengatakan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di daerah yang dikenal sebagai Benua Etam harus terus dikelola secara berkelanjutan dan inklusif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya mengapresiasi kerja sama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melalui sejumlah program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini," papar Wapres.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan pada sektor jasa keuangan syariah, Keberadaan IKN juga akan berdampak pada peningkatan arus perputaran uang di wilayah Kalimantan Timur. "Lembaga keuangan syariah harus lebih didorong untuk mengambil peran strategis dan menangkap peluang besar ini," katanya.
Di samping itu, tambah Wapres, Kementerian Keuangan mencatat, dari 2014 hingga 2022, Surat Berharga Syariah Negara untuk pendanaan pembangunan proyek strategis di wilayah Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp6,48 triliun.
"Jajaki pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan oleh Pemprov Kalimantan Timur. KNEKS agar memberikan pendampingan dalam proses pengkajian hingga implementasinya," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
