Senjata Makan Tuan, Perusahaan Eropa Rugi Rp1.650 Triliun Akibat Sanksi Barat
Selasa, 08 Agustus 2023 - 13:02 WIB
loading...
Perusahaan-perusahaan besar Eropa menderita rugi ratusan miliar euro akibat kehilangan bisnisnya di Rusia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Perusahaan besar Eropa mengalami kerugian setidaknya 100 miliar euro (USD110 miliar) atau sekitar Rp1.650 triliun, pada kurs Rp15.000 per USD, dari operasi mereka di Rusia sebagai akibat dari sanksi Barat.
Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Financial Times terhadap 600 laporan tahunan kelompok Eropa dan laporan keuangan 2023 yang dilansir RT.com, Selasa (8/8/2023). Survei itu menunjukkan bahwa 176 perusahaan mencatat penurunan nilai aset, biaya terkait valuta asing, dan pengeluaran lainnya sebagai akibat dari penjualan, penutupan, atau pengurangan bisnis yang berbasis di Rusia.
Baca Juga: Menkeu Rusia: Sanksi Barat Jadi Bumerang
Angka agregat itu tidak termasuk dampak ekonomi makro tidak langsung dari konflik Ukraina seperti biaya energi dan komoditas yang lebih tinggi. Laporan tersebut mencatat bahwa kerugian terbesar tercatat di sektor energi, di mana tiga raksasa energi – BP, Shell dan TotalEnergies – melaporkan tagihan gabungan sebesar USD45 miliar. "Kerugian tersebut jauh melebihi harga minyak dan gas yang lebih tinggi, yang membantu kelompok-kelompok ini melaporkan laba agregat sekitar USD104 miliar tahun lalu," tulis FT.
Menurut laporan itu, perusahaan utilitas terpukul langsung sebesar USD16 miliar, sementara perusahaan industri, termasuk pembuat mobil, menderita kerugian USD15 miliar. Perusahaan keuangan termasuk bank, perusahaan asuransi dan perusahaan investasi, mencatat penurunan nilai lebih dari USD19 miliar dan biaya lainnya.
Laporan tersebut juga mengutip data dari Sekolah Ekonomi Kiev (KSE) yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari 1.871 entitas milik Eropa di Rusia sebelum konflik masih beroperasi di negara tersebut. Mereka termasuk UniCredit Italia, Raiffeisen Austria, Nestle Swiss, dan Unilever Inggris.
Baca Juga: Putin: Rusia Berhasil Atasi Kesulitan Sektor Keuangan Akibat Sanksi Barat
Menurut rekan peneliti KSE Anna Vlasyuk, kelompok-kelompok yang masih beroperasi di Rusia ini mengambil risiko tinggi. Dia mengatakan kepada FT bahwa aturan keluar yang lebih ketat yang diperkenalkan oleh Moskow telah membuat "kemungkinan pengambilalihan dan mengekstraksi dividen apa pun dari bisnis ini hampir tidak mungkin."
Setelah dimulainya operasi militer Moskow di Ukraina, lebih dari 1.000 perusahaan Barat keluar dari pasar Rusia, tertekan oleh sanksi, menurut analis Universitas Yale. Akibatnya, Rusia terpaksa melakukan reorientasi ke mitra non-Barat, terutama China dan India.
Data statistik menunjukkan bahwa perusahaan China telah berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh merek Barat. China telah bersaing dengan India sebagai pembeli minyak terbesar Rusia, dan telah mengambil alih Uni Eropa (UE) sebagai importir utama produk pertanian Rusia.
Seiring dengan itu, perdagangan Rusia-China tumbuh hampir sepertiga pada tahun 2022, mencapai USD185 miliar, menjadikan Moskow pemimpin di antara 20 mitra terbesar Beijing dalam hal pertumbuhan perdagangan. Para pejabat dari kedua negara mengatakan target omzet USD200 miliar yang ditetapkan oleh Moskow dan Beijing untuk tahun 2024 dapat dicapai lebih awal dari yang diperkirakan.
Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Financial Times terhadap 600 laporan tahunan kelompok Eropa dan laporan keuangan 2023 yang dilansir RT.com, Selasa (8/8/2023). Survei itu menunjukkan bahwa 176 perusahaan mencatat penurunan nilai aset, biaya terkait valuta asing, dan pengeluaran lainnya sebagai akibat dari penjualan, penutupan, atau pengurangan bisnis yang berbasis di Rusia.
Baca Juga: Menkeu Rusia: Sanksi Barat Jadi Bumerang
Angka agregat itu tidak termasuk dampak ekonomi makro tidak langsung dari konflik Ukraina seperti biaya energi dan komoditas yang lebih tinggi. Laporan tersebut mencatat bahwa kerugian terbesar tercatat di sektor energi, di mana tiga raksasa energi – BP, Shell dan TotalEnergies – melaporkan tagihan gabungan sebesar USD45 miliar. "Kerugian tersebut jauh melebihi harga minyak dan gas yang lebih tinggi, yang membantu kelompok-kelompok ini melaporkan laba agregat sekitar USD104 miliar tahun lalu," tulis FT.
Menurut laporan itu, perusahaan utilitas terpukul langsung sebesar USD16 miliar, sementara perusahaan industri, termasuk pembuat mobil, menderita kerugian USD15 miliar. Perusahaan keuangan termasuk bank, perusahaan asuransi dan perusahaan investasi, mencatat penurunan nilai lebih dari USD19 miliar dan biaya lainnya.
Laporan tersebut juga mengutip data dari Sekolah Ekonomi Kiev (KSE) yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari 1.871 entitas milik Eropa di Rusia sebelum konflik masih beroperasi di negara tersebut. Mereka termasuk UniCredit Italia, Raiffeisen Austria, Nestle Swiss, dan Unilever Inggris.
Baca Juga: Putin: Rusia Berhasil Atasi Kesulitan Sektor Keuangan Akibat Sanksi Barat
Menurut rekan peneliti KSE Anna Vlasyuk, kelompok-kelompok yang masih beroperasi di Rusia ini mengambil risiko tinggi. Dia mengatakan kepada FT bahwa aturan keluar yang lebih ketat yang diperkenalkan oleh Moskow telah membuat "kemungkinan pengambilalihan dan mengekstraksi dividen apa pun dari bisnis ini hampir tidak mungkin."
Setelah dimulainya operasi militer Moskow di Ukraina, lebih dari 1.000 perusahaan Barat keluar dari pasar Rusia, tertekan oleh sanksi, menurut analis Universitas Yale. Akibatnya, Rusia terpaksa melakukan reorientasi ke mitra non-Barat, terutama China dan India.
Data statistik menunjukkan bahwa perusahaan China telah berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh merek Barat. China telah bersaing dengan India sebagai pembeli minyak terbesar Rusia, dan telah mengambil alih Uni Eropa (UE) sebagai importir utama produk pertanian Rusia.
Seiring dengan itu, perdagangan Rusia-China tumbuh hampir sepertiga pada tahun 2022, mencapai USD185 miliar, menjadikan Moskow pemimpin di antara 20 mitra terbesar Beijing dalam hal pertumbuhan perdagangan. Para pejabat dari kedua negara mengatakan target omzet USD200 miliar yang ditetapkan oleh Moskow dan Beijing untuk tahun 2024 dapat dicapai lebih awal dari yang diperkirakan.
(fjo)
Lihat Juga :
