Pertumbuhan Ekonomi 5,17 Persen, Jokowi: Saya Kaget, Lebih Tinggi dari Prediksi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa pada siang ini (10/8/2023). Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi, berbagi informasi dan bahan diskusi yang dipaparkan Jokowi dalam pertemuan tersebut.



"Perbincangan diawali dengan pertumbuhan ekonomi . Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 mencapai 5,17%, angka pertumbuhan yang fantastis," ucap Prabu mengutip Jokowi dalam Podcast Konspirasi Prabu di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Bahkan, Jokowi menyebut bahwa angka pertumbuhan ini di atas ekspektasinya sendiri.

"Beliau juga mengatakan bahwa angka realisasi pertumbuhan ekonomi ini membuatnya kaget, karena prediksi di kisaran 4 persenan, hal ini membuat moodnya baik juga. Terlebih, di G20 hanya ada 3 negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi 5%, ada India, China, Indonesia," sambung Prabu.

Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya cukup positif. Sektor yang berkontribusi banyak adalah investasi dan konsumsi masyarakat.

"Itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sempet diutarakan ini bukan tahun yang mudah, apalagi pertumbuhan ekonomi AS dan Eropa tidak mencapai angka sefantastis Indonesia," ucap Prabu.

Sehingga bisa dikatakan, angka 5,17% ini di luar target Jokowi dan pemerintah. Tak hanya itu, inflasi juga turun hingga di level 3%.

"Barang-barang dan bahan pokok turun. Ini pencapaian yang ingin diungkapkan ke publik, bahwa ada kebijakan yang on the track," ungkapnya.

Namun, Jokowi mencatat bahwa masih ada PR ke depan, khususnya terkait pemerataan ekonomi. Hal ini karena PDB RI masih 57% terkonsentrasi di Jawa.

"Beliau menyampaikan, investasinya masuk ke Maluku, Sulawesi, beberapa daerah lain, tapi uangnya ditarik ke Jawa. Ini jadi PR pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi tidak Jawasentris tapi juga di luar Jawa," sambung Prabu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan untuk bisa mencapai pemerataan, tentunya tidak bisa dari pusat saja dengan adanya otonomi daerah. Hal ini membutuhkan andil dari daerah agar investasi masuk, ekosistem dibangun agar perputaran ekonomi berjalan di daerah.



"Misal ada pabrik, gimana cara agar kateringnya dari daerah, UMKM dari daerah, pemasoknya dari daerah, itu butuh pergub, perda, bukan lagi ranah pusat," pungkas Prabu.