Pastikan Sumber Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Perlu Gelar Riset Komprehensif

JAKARTA - Pemerintah didorong melakukan pengukuran ulang secara cermat tingkat polusi udara di DKI Jakarta, sekaligus untuk mengetahui dengan pasti sumber atau penyebab utama munculnya polusi tersebut. Pasalnya, monitoring kualitas udara dengan low cost sensor akurasinya diragukan serta tidak dapat menentukan penyebab utama polusinya.

"Perlu tindakan kuratif dan preventif yang tepat, research based policy, sehingga masyarakat Jakarta dan sekitarnya dapat segera menghirup udara segar," ujar anggota Komisi VII DPR Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

Untuk keperluan itu, Mulyanto menyebut pemerintah bisa menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan begitu, diharapkan hasil yang lebih akurat, dan terutama dapat mengetahui sumber-sumber polusi yang menyebabkan buruknya kualitas udara Jakarta serta kota-kota besar lainnya di Indonesia.



"Saya sendiri menduga PLTU berperan bagi polusi udara, namun seberapa besar kontribusinya? Apalagi untuk PLTU yang memiliki absorber debu. Hal ini harus diteliti dengan cermat sehingga solusi yang akan diambil benar-benar tercapai dan tidak mengorbankan sisi pembangunan di sektor lain," cetusnya.

Seperti diketahui, buruknya kualitas udara Jakarta mengemuka setelah ramainya kajian IQAir, perusahaan asal Swiss yang mencatat kualitas udara di setiap negara. Kajian IQAir menunjukkan bahwa Jakarta berada di peringkat 10 indeks kualitas udara nasional. Berdasarkan data IQAir, Kota Serang, Banten malah menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk di level 167 AQI US dengan kategori "Tidak Sehat".

Setelah Kota Serang, kota dengan udara paling terpolusi berikutnya adalah Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta: 163 (status tidak sehat); Tangerang, Banten: 163 (status tidak sehat); Tangerang Selatan, Banten: 161 (status tidak sehat); Bogor, Jawa Barat: 156 (status tidak sehat); Malang, Jawa Timur: 133 (status sedang); Medan, Sumatera Utara: 124 (status sedang); Banjarbaru, Kalimantan Selatan: 122 (status sedang); Semarang, Jawa Tengah: 117 (status sedang); dan Jakarta: 114 (status sedang).

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, jika dilihat rerata posisinya terhadap kota-kota besar dunia, Jakarta berada di posisi ke-7 (rerata: 155) setelah New Delhi, India (rerata : 217); Beijing , China (rerata: 210), New York, AS (rerata: 191); Karachi, Pakistan (rerata: 170); Doha, Qatar (rerata: 164); dan Johannesburg, Afrika Selatan (rerata: 162).

Kondisi tersebut juga terus berubah seiring pergantian musim dan upaya pemerintah di setiap negara untuk mengatasi polusi di wilayahnya. "Posisi Jakarta juga berubah-ubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kondisi alam dan lingkungan di sekitarnya," kata Ali.



Menurut Ali, kondisi sebulan terakhir ini polusi udara di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia memburuk (rerata AQI > 150). Hal ini menurutnya memang harus diikuti dengan tindakan pencegahan dan perbaikan. "Salah satunya dengan pengaturan industri, pengendalian konsumsi BBM dan pengkajian kembali energi alternatif untuk mengurangi konsumsi batu bara di PLTU," ujarnya.

Dia menambahkan, kajian lingkungan dalam hal ini termasuk polusi udara tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus spasial, komprehensif dan berbasis multiregional. "Termasuk jika ingin mengetahui penyebab polusi di suatu wilayah harus dilakukan riset terlebih dahulu," tuturnya.

Untuk itu, Ali menyarankan tiga hal. Pertama, menguji material udara untuk mengetahui material polutan yang ada di dalamnya sehingga bisa ditetapkan dari sumber apa polutan tersebut. Kedua, menentukan dari mana sumber polutan dengan memperhatikan aspek geografis, meteorologis dan klimatologis. Ketiga, memahami aspek sosio-ekonomi masyarakat yang menjadi sebab dan sumber utama polutan. "Kesadaran lingkungan yang rendah bisa menjadi masalah utama polusi di suatu wilayah," imbuhnya

Terkait polusi di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia, menurut Ali, saat ini yang dibutuhkan adalah penanganan dampak jangka pendek guna menghindarkan masyarakat dari penyakit akibat polusi udara. "Selanjutnya lakukan riset fisik polutan, kewilayahan, klimatologi dan sosio-ekonomi sebagai data dan sumber rujukan untuk penanganan ke depan," tandasnya.