Kondisi Politik Diyakini Tak Ganggu Kinerja PetroChina Jabung

JAKARTA - Perkembangan kondisi politik nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mulai menghangat diyakini tidak akan berdampak negatif pada kegiatan usaha hulu migas di berbagai daerah. Demikian pula bagi PetroChina International Jabung Ltd ( PCJL ) yang baru memperoleh perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Jabung hingga 2043.

Stabilnya kinerja PCJL dinilai akan berdampak positif mengingat selama ini keberadaan perusahaan berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan daerah. Operasi PetroChina Jabung juga telah memberikan dampak berganda terhadap perekonomian masyarakat di wilayah Jambi.

"Kegiatan migas dan operasi Blok Jabung harus terus dipastikan dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kontribusi PetroChina Jabung selama puluhan tahun beroperasi, selain menyerap ribuan tenaga kerja lokal juga menggerakkan sektor-sektor usaha lainnya," kata Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) Rio HC dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).



Karena itu, tegas dia, menjadi tugas pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yg aman di daerah sehingga tercipta kegiatan usaha migas yang kondusif dan nyaman seperti di Jambi. "Persepsi masyarakat terhadap dampak pengembangan migas di Jambi menunjukkan dampak positif terhadap pengembangan wilayah serta kondisi ekonomi masyarakat. Ini pencapaian yang tidak mudah dan kita berharap dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar lagi," ujar Rio.

Lebih jauh dia mengatakan, dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur selama ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus apresiasi atas kinerja positif KKKS di wilayahnya. "Kita berharap ini menjadi pendorong dan motivasi bagi KKKS untik mencari inovasi baru dalam meningkat produksi migas dan berkontribusi membangun negeri," tuturnya.

Dia menegaskan, mendukung investasi terutama di sektor industri migas, selain untuk memenuhi kebutuhan energi, juga berperan penting terhadap peningkatan pendapatan negara. Secara keseluruhan, Hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, Rio menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di sektor migas, salah satunya dengan penguatan payung hukum melalui penyelesaian revisi UU Migas.

"Selain regulasi berupa UU migas baru yang sudah lama ditunggu-tunggu, keberpihakan dan dukungan pemerintah daerah serta lapisan masyarakat sangat penting bagi industri untuk mengembangkan bisnisnya," ujarnya.

Terpisah, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha mengatakan, kalangan industri migas tidak perlu khawatir karena Indonesia sudah berpengalaman pada masa transisi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti saat ini.

Terlebih kontrak usaha migas bersifat jangka panjang (long term) seperti wilayah kerja (WK) atau blok Jabung dan blok migas yang dikelola KKKS lainnya, pastinya akan terus berjalan sesuai dengan rencana pengembangan operasi di lapangan migas masing-masing.

"Kontrak migas sifatnya long term, bukan kegiatan usaha dan investasi yang jangka pendek. Untuk itu, harus kita jaga bersama-sama, tidak hanya pusat tapi juga pemerintah daerah," tandasnya.



Ke depan, Satya menegaskan, kebijakan energi nasional (KEN) harus tetap menjadi rujukan dalam jangka pendek dan panjang. "Kami menginginkan di pileg maupun calon kepala daerah di pilkada, isunya tetap mengacu pada pada kebijakan energi nasional dan mendukung produksi migas kita. Sebab, keberadaan produksi minyak masih sangat penting harus terus kita jaga, di samping dekarbonisasi dan transisi energi terbarukan," ujarnya.

Satya menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan pembaharuan kebijakan energi nasional yang segera diajukan ke DPR untuk disahkan pada tahun ini. Kebijakan energi nasional tersebut akan menjadi kebijakan makro yang secara otomatis juga dapat mendorong laju investasi migas terus meningkat di masa mendatang.