Tempuh Jalur Arbitrase, DPR Ungkap Freeport Bakal PHK Karyawan
Jum'at, 24 Februari 2017 - 17:00 WIB
Tempuh Jalur Arbitrase, DPR Ungkap Freeport Bakal PHK Karyawan
A
A
A
JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) diyakini bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga ribuan karyawan, apabila bersikeras menempuh jalur arbitrase internasional untuk menyelesaikan konflik perpanjangan kontrak dengan pemerintah Indonesia. Pasalnya proses arbitrase memerlukan waktu yang panjang sedangkan PTFI hingga saat ini tidak dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga.
(Baca Juga: Tempuh Jalur Arbitrase, Freeport Disebut Berpotensi Bangkrut )
Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai mengungkapkan, Freeport akan melakukan pengurangan sebanyak 10.000 karyawan yang diperkirakan mulai berlaku tiga pekan lagi. Dia menambahkan saat ini perusahaan rakasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu sudah memangkas 3.000 karyawan. Jika negosiasi dengan pemerintah masih belum menemukan titik temu menurutnya maka jumlah itu bisa bertambah lebih banyak.
Keputusan Freeport untuk PHK puluhan ribu karyawan diyakini akan dilakukan setelah membawa polemik ini ke arbitrase internasional. "Apabila sudah dibawa ke arbitrase, maka mereka akan PHK nih," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/2/2017).
Kalau benar itu terjadi, dia menilai dampaknya luar biasa ke perekonomian di Timika. Pria asal Papua Barat ini tidak bisa membayangkan banyak dinamika sosial yang akan terjadi imbas dari PHK Freeport. Apalagi kata Yorrys, sumber PAD dan APBD di sana sebanyak 70% berasal dari Freeport. "Dalam kurun waktu 40 tahun, PAD dan APBD sana itu Freeport 70%," sambung dia.
Sebagai rakyat asli Papua, politisi Partai Golkar tersebut mendapatkan respons dari perwakilan karyawan Freeport. Mereka bercerita ke Yorrys ingin melakukan diskusi dengan pemerintahan terkait PHK. Komunikasi itu, sambung dia dilakukan karena dampak PHK bakal jadi konflik sosial di Papua.
Sementara menurutnya, para karyawan juga mau menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah soal Freeport. "Saya bilang, komunikasi dulu deh sama pemerintah. Pak Luhut oke aja, supaya mereka bisa punya persepsi yang sama soal Freeport ini. Besok mau ketemu sih katanya," paparnya.
(Baca Juga: Tempuh Jalur Arbitrase, Freeport Disebut Berpotensi Bangkrut )
Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai mengungkapkan, Freeport akan melakukan pengurangan sebanyak 10.000 karyawan yang diperkirakan mulai berlaku tiga pekan lagi. Dia menambahkan saat ini perusahaan rakasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu sudah memangkas 3.000 karyawan. Jika negosiasi dengan pemerintah masih belum menemukan titik temu menurutnya maka jumlah itu bisa bertambah lebih banyak.
Keputusan Freeport untuk PHK puluhan ribu karyawan diyakini akan dilakukan setelah membawa polemik ini ke arbitrase internasional. "Apabila sudah dibawa ke arbitrase, maka mereka akan PHK nih," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/2/2017).
Kalau benar itu terjadi, dia menilai dampaknya luar biasa ke perekonomian di Timika. Pria asal Papua Barat ini tidak bisa membayangkan banyak dinamika sosial yang akan terjadi imbas dari PHK Freeport. Apalagi kata Yorrys, sumber PAD dan APBD di sana sebanyak 70% berasal dari Freeport. "Dalam kurun waktu 40 tahun, PAD dan APBD sana itu Freeport 70%," sambung dia.
Sebagai rakyat asli Papua, politisi Partai Golkar tersebut mendapatkan respons dari perwakilan karyawan Freeport. Mereka bercerita ke Yorrys ingin melakukan diskusi dengan pemerintahan terkait PHK. Komunikasi itu, sambung dia dilakukan karena dampak PHK bakal jadi konflik sosial di Papua.
Sementara menurutnya, para karyawan juga mau menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah soal Freeport. "Saya bilang, komunikasi dulu deh sama pemerintah. Pak Luhut oke aja, supaya mereka bisa punya persepsi yang sama soal Freeport ini. Besok mau ketemu sih katanya," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
