Nasib Tak Jelas, Ratusan Pekerja Freeport Geruduk Kantor Jonan
Selasa, 07 Maret 2017 - 14:46 WIB
Nasib Tak Jelas, Ratusan Pekerja Freeport Geruduk Kantor Jonan
A
A
A
JAKARTA - Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mendatangi Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jalan Medan Merdeka, Thamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka adalah untuk meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus kontrak karya (KK) raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
(Baca Juga: Pabrik Smelter Freeport PHK Ratusan Pekerja )
Juru Bicara GSPF Virgo Solossa mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 telah membuat Freeport tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat. Dalam beleid tersebut, Freeport harus mengubah status kontraknya terlebih dahulu dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk memperoleh izin ekspor konsentrat.
"Aturan tersebut mengakibatkan Freeport Indonesia terpaksa menghentikan ekspor konsentratnya sejak 19 Januari 2017," katanya saat berorasi di depan Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Menurutnya, kisruh kontrak Freeport telah membuat nasib para pekerja berada di ujung tanduk. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah segera menyelesaikan kasus tersebut agar karyawan tak jadi korban.
"Kami berharap segera menyelesaikan perundingan bersama PT Freeport Indonesia, agar perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal, dengan mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak," tegasnya.
Sebagai informasi, aksi tersebut diikuti oleh 229 karyawan Freeport Indonesia, terdiri dari 179 karyawan yang berada di Papua, dan 50 karyawan yang berasal dari kantor Freeport di Jakarta.
(Baca Juga: Pabrik Smelter Freeport PHK Ratusan Pekerja )
Juru Bicara GSPF Virgo Solossa mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 telah membuat Freeport tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat. Dalam beleid tersebut, Freeport harus mengubah status kontraknya terlebih dahulu dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk memperoleh izin ekspor konsentrat.
"Aturan tersebut mengakibatkan Freeport Indonesia terpaksa menghentikan ekspor konsentratnya sejak 19 Januari 2017," katanya saat berorasi di depan Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Menurutnya, kisruh kontrak Freeport telah membuat nasib para pekerja berada di ujung tanduk. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah segera menyelesaikan kasus tersebut agar karyawan tak jadi korban.
"Kami berharap segera menyelesaikan perundingan bersama PT Freeport Indonesia, agar perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal, dengan mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak," tegasnya.
Sebagai informasi, aksi tersebut diikuti oleh 229 karyawan Freeport Indonesia, terdiri dari 179 karyawan yang berada di Papua, dan 50 karyawan yang berasal dari kantor Freeport di Jakarta.
(akr)
Lihat Juga :
