Siapkan Rp182 Triliun, Adani Bakal Permak Kawasan Kumuh Terbesar di Asia
Senin, 28 Agustus 2023 - 13:03 WIB
loading...
Dharavi, Kawasan kumuh terbesar di India. Foto/tripsavvy
A
A
A
JAKARTA - Rencana Gautam Adani , triliuner India, yang akan mempermak Dharavi, kawasan kumuh terbesar di Asia, memicu kekhawatiran para penghuninya. Mereka sangsi dengan kemampuan Adani di tengah kesulitan keuangan yang dialaminya.
Baca juga: Putus Kuliah, Gautam Adani Kini Orang Terkaya Ketiga Dunia Berharta Rp2.014 T
Dharavi merupakan kawasan kumuh dengan luas 293 hektare yang menampung hampir satu juta penduduk. Kawasan ini kian kesohor berkat film Slumdog Millionaire yang menyabet Oscar pada 2008.
Dharavi menyajikan pemandangan yang kontras dengan pesatnya pembangunan India. Pasalnya, di sebelah Dharavi tegak berdiri perumahan bertingkat tinggi buat perusahaan-perusahaan asing.
Reuters melaporkan, Adani memimpin rencana pembangunan kembali Dharavi setelah pemerintah negara bagian Maharashtra pada bulan Juli menyetujui tawaran kontrak senilai USD614 juta sekitar Rp9,3 triliun (kurs Rp15.000) untuk merombak kawasan kumuh tersebut.
Adani Group bertujuan untuk menghancurkan "julukan" Dharavi yang dalam dokumen hukum yang disebut sebagai kawasan dengan kondisi "tidak higienis dan menyedihkan". Nantinya Adani akan membangun menara baru di atas tanah milik negara untuk menampung penduduk dan kegiatan bisnis warga.
Consultancy Liases Foras memperkirakan Adani dapat berinvestasi hingga USD12 miliar atau Rp182,4 triliun untuk membangun kembali Dharavi dan sebagai imbalannya mendapatkan hak pengembangan yang dapat menghasilkan pendapatan hingga USD24 miliar atau Rp364,8 triliun.
"Hanya mereka yang sudah tinggal di Dharavi sebelum tahun 2000, sebagian besar penduduk di lantai dasar, yang akan mendapatkan rumah gratis dalam pembangunan kembali tersebut. Sekitar 700.000 penghuni lantai mezanin dan lantai atas dianggap tidak memenuhi syarat oleh pemerintah dan akan ditawari unit yang berjarak hingga 10 kilometer, yang menurut mereka mengharuskan mereka membayar biaya di muka atau harga sewa yang lebih tinggi," tulis Reuters, dikutip Senin (28/8/2023).
Perombakan diperkirakan akan dimulai sekitar bulan September, terjadi pada saat yang penuh gejolak bagi Adani. Taipan ini adalah orang terkaya ketiga di dunia hingga bulan Januari, ketika--meskipun ada bantahannya--dituduh melakukan pemalusan keuangan oleh Hindenburg USD150 miliar.
Beberapa warga Dharavi menyebutkan masalah keuangan yang dialami miliarder tersebut turut berkontribusi terhadap kekhawatiran mereka.
Ancaman baru terhadap rencana Adani adalah tantangan hukum dari penawar saingannya, SecLink Technologies Corporation. Konsorsium yang berbasis di Dubai, yang menyatakan didukung oleh keluarga kerajaan Bahrain, menuduh Pemerintah Maharashtra secara tidak patut membatalkan tender awal tahun 2018. Saat itu SecLink mengajukan penawaran tertinggi, dan memulai kembali proses dengan persyaratan baru pada tahun 2022 sehingga Adani bisa menang.
Pemerintah negara bagian saat ini, yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi dan sekutunya, menentang kasus ini. Bulan lalu, pengadilan Mumbai mengizinkan SecLink untuk menambahkan Adani ke dalam gugatannya, sehingga memaksa konglomerat tersebut untuk mempertahankan posisinya di hadapan hakim.
Dalam pengajuan setebal 809 halaman bulan lalu yang menantang Adani dan negara bagian, yang dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya, konsorsium beranggotakan delapan orang mengatakan proses penawaran Maharashtra yang dimodifikasi “bermotif politik” dan “dibuat khusus untuk memenuhi” Grup Adani.
Perubahan tersebut, menurut SecLink, termasuk menggandakan kekayaan bersih yang dibutuhkan penawar menjadi USD2,4 miliar dan membatasi anggota konsorsium menjadi dua, bukan delapan sebelumnya.
Adani, dalam pengajuan non-publiknya kepada hakim sebelum sidang tanggal 31 Agustus, membantah tuduhan SecLink dan berpendapat bahwa kasus tersebut harus dibatalkan demi kepentingan pembangunan.
Maharashtra mengatakan dalam pengajuannya bahwa klaim SecLink "tidak berdasar" dan bahwa para pejabat telah mengikuti "proses yang tepat" dalam membatalkan tender sebelumnya. Pihaknya mengatakan telah memulai kembali proses tersebut karena menambah sebidang tanah lagi ke proyek tersebut setelah tender tahun 2018 ditutup.
Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan LRT Jabodebek [arabOpen][arabClose]
Modi dan Adani ditenggarai memiliki kedekatan. Keduanya berasal dari negara bagian Gujarat Penentang dan pengkritik mereka sering menuduh kebangkitan pesat kerajaan bisnis Adani disebabkan oleh kedekatannya dengan, dan perlakuan baik dari, pemerintahan yang dijalankan oleh BJP pimpinan Modi dan sekutu-sekutunya.
Baca juga: Putus Kuliah, Gautam Adani Kini Orang Terkaya Ketiga Dunia Berharta Rp2.014 T
Dharavi merupakan kawasan kumuh dengan luas 293 hektare yang menampung hampir satu juta penduduk. Kawasan ini kian kesohor berkat film Slumdog Millionaire yang menyabet Oscar pada 2008.
Dharavi menyajikan pemandangan yang kontras dengan pesatnya pembangunan India. Pasalnya, di sebelah Dharavi tegak berdiri perumahan bertingkat tinggi buat perusahaan-perusahaan asing.
Reuters melaporkan, Adani memimpin rencana pembangunan kembali Dharavi setelah pemerintah negara bagian Maharashtra pada bulan Juli menyetujui tawaran kontrak senilai USD614 juta sekitar Rp9,3 triliun (kurs Rp15.000) untuk merombak kawasan kumuh tersebut.
Adani Group bertujuan untuk menghancurkan "julukan" Dharavi yang dalam dokumen hukum yang disebut sebagai kawasan dengan kondisi "tidak higienis dan menyedihkan". Nantinya Adani akan membangun menara baru di atas tanah milik negara untuk menampung penduduk dan kegiatan bisnis warga.
Consultancy Liases Foras memperkirakan Adani dapat berinvestasi hingga USD12 miliar atau Rp182,4 triliun untuk membangun kembali Dharavi dan sebagai imbalannya mendapatkan hak pengembangan yang dapat menghasilkan pendapatan hingga USD24 miliar atau Rp364,8 triliun.
"Hanya mereka yang sudah tinggal di Dharavi sebelum tahun 2000, sebagian besar penduduk di lantai dasar, yang akan mendapatkan rumah gratis dalam pembangunan kembali tersebut. Sekitar 700.000 penghuni lantai mezanin dan lantai atas dianggap tidak memenuhi syarat oleh pemerintah dan akan ditawari unit yang berjarak hingga 10 kilometer, yang menurut mereka mengharuskan mereka membayar biaya di muka atau harga sewa yang lebih tinggi," tulis Reuters, dikutip Senin (28/8/2023).
Perombakan diperkirakan akan dimulai sekitar bulan September, terjadi pada saat yang penuh gejolak bagi Adani. Taipan ini adalah orang terkaya ketiga di dunia hingga bulan Januari, ketika--meskipun ada bantahannya--dituduh melakukan pemalusan keuangan oleh Hindenburg USD150 miliar.
Beberapa warga Dharavi menyebutkan masalah keuangan yang dialami miliarder tersebut turut berkontribusi terhadap kekhawatiran mereka.
Ancaman baru terhadap rencana Adani adalah tantangan hukum dari penawar saingannya, SecLink Technologies Corporation. Konsorsium yang berbasis di Dubai, yang menyatakan didukung oleh keluarga kerajaan Bahrain, menuduh Pemerintah Maharashtra secara tidak patut membatalkan tender awal tahun 2018. Saat itu SecLink mengajukan penawaran tertinggi, dan memulai kembali proses dengan persyaratan baru pada tahun 2022 sehingga Adani bisa menang.
Pemerintah negara bagian saat ini, yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi dan sekutunya, menentang kasus ini. Bulan lalu, pengadilan Mumbai mengizinkan SecLink untuk menambahkan Adani ke dalam gugatannya, sehingga memaksa konglomerat tersebut untuk mempertahankan posisinya di hadapan hakim.
Dalam pengajuan setebal 809 halaman bulan lalu yang menantang Adani dan negara bagian, yang dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya, konsorsium beranggotakan delapan orang mengatakan proses penawaran Maharashtra yang dimodifikasi “bermotif politik” dan “dibuat khusus untuk memenuhi” Grup Adani.
Perubahan tersebut, menurut SecLink, termasuk menggandakan kekayaan bersih yang dibutuhkan penawar menjadi USD2,4 miliar dan membatasi anggota konsorsium menjadi dua, bukan delapan sebelumnya.
Adani, dalam pengajuan non-publiknya kepada hakim sebelum sidang tanggal 31 Agustus, membantah tuduhan SecLink dan berpendapat bahwa kasus tersebut harus dibatalkan demi kepentingan pembangunan.
Maharashtra mengatakan dalam pengajuannya bahwa klaim SecLink "tidak berdasar" dan bahwa para pejabat telah mengikuti "proses yang tepat" dalam membatalkan tender sebelumnya. Pihaknya mengatakan telah memulai kembali proses tersebut karena menambah sebidang tanah lagi ke proyek tersebut setelah tender tahun 2018 ditutup.
Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan LRT Jabodebek [arabOpen][arabClose]
Modi dan Adani ditenggarai memiliki kedekatan. Keduanya berasal dari negara bagian Gujarat Penentang dan pengkritik mereka sering menuduh kebangkitan pesat kerajaan bisnis Adani disebabkan oleh kedekatannya dengan, dan perlakuan baik dari, pemerintahan yang dijalankan oleh BJP pimpinan Modi dan sekutu-sekutunya.
(uka)
Lihat Juga :
