Tahun Depan Pembangunan IKN Sedot Anggaran PUPR Rp35,37 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) mengalokasikan Rp35,37 triliun pada tahun 2024 untuk membangun infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, total alokasi itu setara 24% dari pagu Kementerian PUPR tahun 2024 yang sebesar Rp146,99 triliun.



"Dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 Rp35,37 trliun dengan kegiatan antara lain penanganan banjir sungai sepaku, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder distrik di kawasan IKN, OPA instalasi penyediaan air dan bangunan pendukung spam sepaku serta jaringan perpipaanya, bangunan gedung istana kepresidenan dan kementerian serta pembangunan rusun ASN dan Hankam," ujar Menteri Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR, Rabu (30/8/2023).

Lebih rinci, Menteri Basuki mengungkap anggaran tersebut akan digunakan masing-masing unit eselon mulai dari Ditjen Bina Marga, Perumahan, Cipta Karya, hingga SDA (Sumber Daya Air). Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp16,67 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur, Jalan Feeder di kawasan IKN, jalan akses menuju masjid di kawasan IKN hingga pembangunan landasan udara untuk Bandara VVIP.

Kemudian juga dialoaksi anggaran Rp16,67 triliun untuk pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B hingga Seksi 6C-1.

Kemudian Ditjen Cipta Karya akan menangani pembangunan IKN tahun 2024 dengan total anggaran Rp11,44 triliun, yang digunakan untuk pembangunan IPA (instalasi penyediaan air) dan angunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaanya, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) I di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta bangunan gedung pada kawasan Istana Kepresidenan.

Sektor Perumahan mendapat alokasi Rp5,76 triliun, akan digunakan untuk pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2024. "Pembangunan rusun ASN dan Hankam sebanyak 47 rusun kemarin sudah kita tanda tangani kontraknya, sehingga dapat kita mulai tahun ini," lanjut Menteri Basuki.



Selain itu, Ditjen SDA mendapat alokasi Rp1,5 triliun yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Sanggai 1A lanjutan di KIPP, penangaanan banjir sungai sepaku, penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan embung KIPP dan DAS Pamaluan.