Pemerintah Perkuat Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi
Jum'at, 01 September 2023 - 10:56 WIB
loading...
Menko Airlangga turut mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah berkat sinergi yang baik sehingga inflasi Indonesia dapat terkendali. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, dimana realisasi inflasi pada Juli 2023 tercatat sebesar 3,08% (yoy), berada dalam rentang sasaran dan tren melandai sejak awal tahun 2023. Pencapaian inflasi ini merupakan salah satu yang terendah di dunia.
Baca Juga: Indonesia Jadi Pengendali Inflasi Terbaik di Dunia, Bos BI Ungkap Ramuannya
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang bertemakan "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" di Istana Negara, Kamis (31/8), Presiden Joko Widodo menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Pertama, memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui (i) intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan (ii) penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya.
Baca Juga: Kuliahi Anggota Komisi XI soal PDB dan Inflasi, Sri Mulyani: Kita Masih Untung
Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah.
Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
“Inflasi di bulan Juli tercatat 3,08 (yoy) dan angka inflasi ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, Pak Presiden, seperti India 7,44%, Inggris 6,8%, Itali 5,9%, Uni Eropa 5,3%. Dan secara parsial 19 daerah realisasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi terimakasih kepada seluruh Gubernur,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut.
Capaian ini juga didukung oleh inflasi Volatile Food yang terus menurun, inflasi Administered Prices yang melandai dan inflasi inti yang tetap terkendali. Menko Airlangga turut mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah berkat sinergi yang baik sehingga inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN, 3±1%.
Di tengah capaian inflasi yang memuaskan, masih terdapat berbagai tantangan. Strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) maupun bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil terus diupayakan untuk memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran.
“Dan salah satu yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan beras, cadangan pangan Pemerintah, utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujar Menko Airlangga .
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengintruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar bantuan pangan beras kepada 21,3 Juta KPM dengan besaran 10kg/KPM periode September-November 2023 dapat segera disalurkan. Posisi per 30 Agustus, beras yang ada di Bulog sebanyak 1,54 juta ton, dimana sekitar 900 ribu tonnya sudah di gudang, sementara sisanya dalam perjalanan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan beberapa lesson learned dalam pengendalian inflasi yang perlu untuk dilanjutkan. Pertama, sinergi koordinasi yang semakin kuat antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.
Kedua, penguatan dan perluasan kerja sama perdangan antar daerah (KAD), dimana KAD baru di tahun 2023, yang tercatat hingga saat ini mencapai 171. Ketiga, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Keempat, penyediaan data harga secara real time dan akurat.
Setelah itu, diumumkan pemenang TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori yakni TPID Terbaik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.
Pemenang TPID Award 2022 adalah sebagai berikut:
a) Wilayah Sumatera => Provinsi: Bengkulu, Kab/Kota Terbaik: Kota Palembang, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Tanah Datar.
b) Wilayah Jawa-Bali => Provinsi: DKI Jakarta, Kab/Kota Terbaik: Kabupaten Banyuwangi, Kab/Kota Berprestasi: Tasikmalaya.
c) Wilayah Kalimantan => Provinsi: Kalimantan Selatan, Kab/Kota Terbaik: Kota Tarakan, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Landak.
d) Wilayah Sulawesi => Provinsi: Sulawesi Selatan, Kab/Kota Terbaik: Kabupaten Bone, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Minahasa.
e) Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua => Provinsi: Nusa Tenggara Timur, Kab/Kota Terbaik: Kota Kupang, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Sabu Raijua.
Turut hadir dalam Rakornas tersebut Gubernur Bank Indonesia, Sekretaris Kabinet, Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, serta asosiasi terkait.
Baca Juga: Indonesia Jadi Pengendali Inflasi Terbaik di Dunia, Bos BI Ungkap Ramuannya
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang bertemakan "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" di Istana Negara, Kamis (31/8), Presiden Joko Widodo menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Pertama, memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui (i) intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan (ii) penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya.
Baca Juga: Kuliahi Anggota Komisi XI soal PDB dan Inflasi, Sri Mulyani: Kita Masih Untung
Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah.
Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
“Inflasi di bulan Juli tercatat 3,08 (yoy) dan angka inflasi ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, Pak Presiden, seperti India 7,44%, Inggris 6,8%, Itali 5,9%, Uni Eropa 5,3%. Dan secara parsial 19 daerah realisasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi terimakasih kepada seluruh Gubernur,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut.
Capaian ini juga didukung oleh inflasi Volatile Food yang terus menurun, inflasi Administered Prices yang melandai dan inflasi inti yang tetap terkendali. Menko Airlangga turut mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah berkat sinergi yang baik sehingga inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN, 3±1%.
Di tengah capaian inflasi yang memuaskan, masih terdapat berbagai tantangan. Strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) maupun bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil terus diupayakan untuk memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran.
“Dan salah satu yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan beras, cadangan pangan Pemerintah, utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujar Menko Airlangga .
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengintruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar bantuan pangan beras kepada 21,3 Juta KPM dengan besaran 10kg/KPM periode September-November 2023 dapat segera disalurkan. Posisi per 30 Agustus, beras yang ada di Bulog sebanyak 1,54 juta ton, dimana sekitar 900 ribu tonnya sudah di gudang, sementara sisanya dalam perjalanan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan beberapa lesson learned dalam pengendalian inflasi yang perlu untuk dilanjutkan. Pertama, sinergi koordinasi yang semakin kuat antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.
Kedua, penguatan dan perluasan kerja sama perdangan antar daerah (KAD), dimana KAD baru di tahun 2023, yang tercatat hingga saat ini mencapai 171. Ketiga, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Keempat, penyediaan data harga secara real time dan akurat.
Setelah itu, diumumkan pemenang TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori yakni TPID Terbaik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.
Pemenang TPID Award 2022 adalah sebagai berikut:
a) Wilayah Sumatera => Provinsi: Bengkulu, Kab/Kota Terbaik: Kota Palembang, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Tanah Datar.
b) Wilayah Jawa-Bali => Provinsi: DKI Jakarta, Kab/Kota Terbaik: Kabupaten Banyuwangi, Kab/Kota Berprestasi: Tasikmalaya.
c) Wilayah Kalimantan => Provinsi: Kalimantan Selatan, Kab/Kota Terbaik: Kota Tarakan, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Landak.
d) Wilayah Sulawesi => Provinsi: Sulawesi Selatan, Kab/Kota Terbaik: Kabupaten Bone, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Minahasa.
e) Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua => Provinsi: Nusa Tenggara Timur, Kab/Kota Terbaik: Kota Kupang, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Sabu Raijua.
Turut hadir dalam Rakornas tersebut Gubernur Bank Indonesia, Sekretaris Kabinet, Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, serta asosiasi terkait.
(akr)
Lihat Juga :
