Alasan Sri Mulyani Belum Sempat Tengok Masalah Perumahan
Senin, 27 Maret 2017 - 18:41 WIB
Alasan Sri Mulyani Belum Sempat Tengok Masalah Perumahan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, selama hampir delapan bulan menjabat sebagai Menkeu, belum sempat sekalipun melihat masalah perumahan secara spesifik. Padahal, dia mengakui bahwa sektor pembangunan perumahan saat ini menjadi hal yang diprioritaskan untuk masyarakat.
(Baca: Sri Mulyani: Harus Ada Kebijakan untuk Masyarakat Bawah di Perumahan )
Dia mengungkapkan, pada saat kembali ke Indonesia untuk menerima tawaran Presdien Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menkeu, harus membereskan permasalahan yang urgent, yakni pembenahan dalam pelaksanaan APBN 2016.
"Saya akui selama hampir delapan bulan saya bekerja di sini, saya belum sempat melihat masalah perumahan ini secara luas dan mendetail. Karena, terus terang banyak hal yang sangat mendesak yang harus saya kerjakan, seperti mengendalikan kredibilitas APBN kita," kata dia di Jakarta, Senin (27/3/2017).
(Baca: Sri Mulyani Sebut Ada 18 Juta Lowongan Kerja di Kota )
Sri Mulayni berusaha membuat APBN 2016 menjadi bisa diselesaikan secara suistain, agar APBN 2017 bisa dijalankan dengan baik, maka memerlukan perhatian khusus. Terlebih lagi, dia mengakui persoalan kompleks melanda APBN 2016.
"Jadi, instrumen APBN sendiri sebagai instrumen fiskal itu, masih perlu perhatian, karena sempat kemarin dari sisi kredibility menghadapi persoalan pelik. Sehingga, memang perhatian saya selama ini lebih ke bagaimana mendaratkan APBN kita ke pendaratan yang cukup aman," tuturnya.
Pasalnya, dengan adanya pembenahan kredibiltas APBN tersebut, dia akan menjadi instrumen yang efektif. "Karena dengan adanya instrumen efektif dari APBN, tentu kita berharap kita kan mampu mendorong lagi kebutuhan perumahan yang besar sekali, dan tidak hanya kebutuhan hari ini tapi growth-nya juga meningkat luar biasa," ujar dia.
(Baca: Sri Mulyani: Harus Ada Kebijakan untuk Masyarakat Bawah di Perumahan )
Dia mengungkapkan, pada saat kembali ke Indonesia untuk menerima tawaran Presdien Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menkeu, harus membereskan permasalahan yang urgent, yakni pembenahan dalam pelaksanaan APBN 2016.
"Saya akui selama hampir delapan bulan saya bekerja di sini, saya belum sempat melihat masalah perumahan ini secara luas dan mendetail. Karena, terus terang banyak hal yang sangat mendesak yang harus saya kerjakan, seperti mengendalikan kredibilitas APBN kita," kata dia di Jakarta, Senin (27/3/2017).
(Baca: Sri Mulyani Sebut Ada 18 Juta Lowongan Kerja di Kota )
Sri Mulayni berusaha membuat APBN 2016 menjadi bisa diselesaikan secara suistain, agar APBN 2017 bisa dijalankan dengan baik, maka memerlukan perhatian khusus. Terlebih lagi, dia mengakui persoalan kompleks melanda APBN 2016.
"Jadi, instrumen APBN sendiri sebagai instrumen fiskal itu, masih perlu perhatian, karena sempat kemarin dari sisi kredibility menghadapi persoalan pelik. Sehingga, memang perhatian saya selama ini lebih ke bagaimana mendaratkan APBN kita ke pendaratan yang cukup aman," tuturnya.
Pasalnya, dengan adanya pembenahan kredibiltas APBN tersebut, dia akan menjadi instrumen yang efektif. "Karena dengan adanya instrumen efektif dari APBN, tentu kita berharap kita kan mampu mendorong lagi kebutuhan perumahan yang besar sekali, dan tidak hanya kebutuhan hari ini tapi growth-nya juga meningkat luar biasa," ujar dia.
(izz)
Lihat Juga :
