Pandangan Erick Thohir soal Digitalisasi Bikin 85 Juta Pekerjaan Hilang
loading...
Erick Thohir menyebut bahwa digitalisasi tak akan terelakkan. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa fenomena digitalisasi memang harus terjadi demi kemajuan. Menurutnya, digitalisasi tak akan terelakkan dan harus dihadapi.
"Suka tidak suka, digitalisasi harus terjadi," ungkap Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).
Hanya saja, digitalisasi bukan berarti tanpa antisipasi. Memang, seperti data-data yang dibeberkan dari ekonomi dunia, sebanyak 85 juta pekerjaan hilang karena digitalisasi. Sementara itu, hanya 67 juta saja yang tumbuh.
"Ini ada minus. Artinya apa? Jangan sampai di Indonesia digitalisasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan," tambah Erick.
Dia kembali menegaskan bahwa digitalisasi ini harus terjadi, maka dari itu Indonesia harus memiliki antisipasi dan terus membangun. "Apalagi kalau berbicara transparansi, terlebih karena Indonesia juga adalah negara demokrasi," ucap Erick.
Dalam Blueprint BUMN 2024-2034, Erick menyebut bahwa informasi di Indonesia menjadi salah satu yang sering diakses, terutama mengenai e-government, khususnya dalam hal konsolidasi data.
"Salah satunya yang diawali pencatatan sipil, kesehatan dan pendidikan menjadi sebuah data (terpadu). Sehingga kalau ada program pemerintah dan bansos tidak salah sasaran," pungkas Erick.
"Suka tidak suka, digitalisasi harus terjadi," ungkap Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).
Hanya saja, digitalisasi bukan berarti tanpa antisipasi. Memang, seperti data-data yang dibeberkan dari ekonomi dunia, sebanyak 85 juta pekerjaan hilang karena digitalisasi. Sementara itu, hanya 67 juta saja yang tumbuh.
"Ini ada minus. Artinya apa? Jangan sampai di Indonesia digitalisasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan," tambah Erick.
Dia kembali menegaskan bahwa digitalisasi ini harus terjadi, maka dari itu Indonesia harus memiliki antisipasi dan terus membangun. "Apalagi kalau berbicara transparansi, terlebih karena Indonesia juga adalah negara demokrasi," ucap Erick.
Dalam Blueprint BUMN 2024-2034, Erick menyebut bahwa informasi di Indonesia menjadi salah satu yang sering diakses, terutama mengenai e-government, khususnya dalam hal konsolidasi data.
"Salah satunya yang diawali pencatatan sipil, kesehatan dan pendidikan menjadi sebuah data (terpadu). Sehingga kalau ada program pemerintah dan bansos tidak salah sasaran," pungkas Erick.
(uka)
Explore More