Respons Luhut Soal Konflik Pulau Rempang: Saya Tangani, Banyak Pembebasan Lahan Tak Ada Masalah
Selasa, 19 September 2023 - 11:59 WIB
loading...
Menko Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang terjadi beberapa pekan lalu. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal konflik Pulau Rempang , Batam, Kepulauan Riau yang terjadi beberapa pekan lalu. Menurutnya, konflik tersebut lantaran pendekatan yang dilakukan baik pemerintah maupun aparat kekepolisian terkait pembebasan lahan di Rempang belum terjalin komunikasi yang baik dengan warga.
"Ya rempang itu mungkin ya, sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin kemarin pendekatannya belum pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan lahan tak ada masalah," kata Luhut saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Baca Juga: Warga Pulau Rempang Bakal Direlokasi, KemenATR/BPN Janjikan Pemberian Uang Tunggu
Menurut Luhut, pembebasan lahan di Rempang dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan yang terjadi. Luhut mengklaim bahwa masyarakat Rempang sebenarnya mau untuk direlokasi.
Baca Juga: Bahlil Sebut Investasi Xinyi Group di Rempang Harus Tetap Berjalan demi Kepentingan Rakyat
Ia mengatakan, bahwa sudah ada tim yang ke sana untuk mensosialisasikan terkait apa saja yang akan diberikan pemerintah kepada warga terkait dengan pembebasan lahan tersebut.
"Rakyat itu pada umumnya mau, ndak ada masalah. Karena kalau meraka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah dan sebagainya dan juga uang cash, kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," katanya.
Luhut mengatakan, bahwa potensi investasi di Rempang akan memberikan dampak yang bagus terhadap Indonesia. Hal ini berkaitan dengan menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi di Rempang tidak jadi terealisasikan.
“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).
"Ya rempang itu mungkin ya, sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin kemarin pendekatannya belum pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan lahan tak ada masalah," kata Luhut saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Baca Juga: Warga Pulau Rempang Bakal Direlokasi, KemenATR/BPN Janjikan Pemberian Uang Tunggu
Menurut Luhut, pembebasan lahan di Rempang dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan yang terjadi. Luhut mengklaim bahwa masyarakat Rempang sebenarnya mau untuk direlokasi.
Baca Juga: Bahlil Sebut Investasi Xinyi Group di Rempang Harus Tetap Berjalan demi Kepentingan Rakyat
Ia mengatakan, bahwa sudah ada tim yang ke sana untuk mensosialisasikan terkait apa saja yang akan diberikan pemerintah kepada warga terkait dengan pembebasan lahan tersebut.
"Rakyat itu pada umumnya mau, ndak ada masalah. Karena kalau meraka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah dan sebagainya dan juga uang cash, kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," katanya.
Luhut mengatakan, bahwa potensi investasi di Rempang akan memberikan dampak yang bagus terhadap Indonesia. Hal ini berkaitan dengan menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi di Rempang tidak jadi terealisasikan.
“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).
(akr)
Lihat Juga :
