Geruduk DPR, Rombongan Bos BUMN Minta Pemerintah Bayar Utang
loading...
Sejumlah BUMN mengadu ke DPR meminta pemerintah bayar utang. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah direktur utama perusahaan BUMN mendatangai DPR meminta dukungan pelunasan piutang yang belum dibayarkan pemerintah.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mendorong agar pemerintah segera membayarkan utang kepada beberapa BUMN. Namun, dia tidak membocorkan total piutang BUMN yang belum dilunasi pemerintah.
"Intinya kami mendorong adanya percepatan pembayaran," ujar Kartika saat ditemui di gedung DPR/MPR, Rabu (20/9/2023).
Lelaki yang akrab disapa Tiko itu mengaku setiap tahunnya terdapat outstanding atau tagihan. Hal itu berkaitan dengan penugasan pemerintah kepada BUMN. "Kali ini melaporkan penugasan. Setiap tahun selalu ada outstanding dari penangguhan," jelasnya.
Dari perkara tersebut, Tiko menyebutkan perlunya regulasi yang jelas. Terutama mengatur penugasan pemerintah kepada perusahaan yang didasari pada anggaran fiskal yang memadai.
Kementerian BUMN memang mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN. Sejumlah poin sudah diusulkan, dua di antaranya penugasan BUMN harus berdasarkan usulan tiga menteri, pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam satu waktu dengan pembagian dividen perseroan ke negara.
Terkait penugasan harus disepakati atau diputuskan oleh tiga menteri yakni, menteri yang menugaskan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.
"Ada regulasi ke depan biar jelas antara kementerian teknis, kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, sehingga penugasan ini semua didasari dengan anggaran fiskal yang memadai," tutur Tiko.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mendorong agar pemerintah segera membayarkan utang kepada beberapa BUMN. Namun, dia tidak membocorkan total piutang BUMN yang belum dilunasi pemerintah.
"Intinya kami mendorong adanya percepatan pembayaran," ujar Kartika saat ditemui di gedung DPR/MPR, Rabu (20/9/2023).
Lelaki yang akrab disapa Tiko itu mengaku setiap tahunnya terdapat outstanding atau tagihan. Hal itu berkaitan dengan penugasan pemerintah kepada BUMN. "Kali ini melaporkan penugasan. Setiap tahun selalu ada outstanding dari penangguhan," jelasnya.
Dari perkara tersebut, Tiko menyebutkan perlunya regulasi yang jelas. Terutama mengatur penugasan pemerintah kepada perusahaan yang didasari pada anggaran fiskal yang memadai.
Kementerian BUMN memang mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN. Sejumlah poin sudah diusulkan, dua di antaranya penugasan BUMN harus berdasarkan usulan tiga menteri, pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam satu waktu dengan pembagian dividen perseroan ke negara.
Terkait penugasan harus disepakati atau diputuskan oleh tiga menteri yakni, menteri yang menugaskan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.
"Ada regulasi ke depan biar jelas antara kementerian teknis, kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, sehingga penugasan ini semua didasari dengan anggaran fiskal yang memadai," tutur Tiko.
(nng)
Explore More