Target Pertumbuhan Ekonomi 6,1% Tahun 2018 Terlalu Ambisius
Sabtu, 20 Mei 2017 - 13:06 WIB
Target Pertumbuhan Ekonomi 6,1% Tahun 2018 Terlalu Ambisius
A
A
A
JAKARTA - Rapat paripurna RAPBN 2018 baru-baru ini yang membahas target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4%-6,1%, dinilai terlalu ambisius dan boleh dibilang tidak realistis.
Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menilai, Pemerintahan Jokowi-JK memang sering kali memasang target yang tidak realistis. Selain itu, Pemerintah juga berulang kali gagal dalam mencapai apa yang telah dijanjikan dan ditargetkan.
"Sebagai contoh, dulu ketika masa kampanye 2014, Jokowi-JK dengan suara lantang dan yakin menjanjikan akan membawa perekonomian Indonesia di atas 7%, padahal di kala itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4%," ujar dia kepada Koran SINDO, Sabtu (20/5/2017).
Faktanya, hingga saat ini perekonomian hanya tumbuh 4%-5%, bahkan dalam setahun pertama bahkan hanya di bawah 5%. Contoh kedua adalah ketika rezim Jokowi-JK menetapkan penerimaan negara, khususnya dari penerimaan pajak, begitu ambisius dan tinggi pada 2015-2016.
Padahal, kita ketahui bersama ketika itu harga minyak sedang jatuh, sedangkan penerimaan pajak stagnan. "Alhasil konsekuensi target asal tembak seperti ini justru membuat Pemerintah kesulitan sendiri, terlilit sarung sendiri," kata Dzul.
Dia melanjutkan, lantaran target penerimaan negara yang tidak realistis, kemudian muncullah kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah menyakiti rasa keadilan sosial masyarakat, dimana para pengemplang pajak justru diberi karpet merah, diberikan privilege.
Terlebih, bahwa kebijakan tax amnesty ini bisa dibilang gagal karena apa yang didapatkan cukup jauh dari apa yang diekspektasikan dan ditargetkan di awal.
"Padahal jika Pemerintah mau belajar dari negara-negara lain, jelas kebijakan pengampunan pajak secara umum tidak efektif untuk menggenjot penerimaan pajak," cetusnya.
Selain itu, perlu dicatat pula bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sulit bagi perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5%. Baru tahun lalu ekonomi kita tumbuh sangat tipis di atas 5%.
"Tahun ini (2017), saya prediksi perekonomian nasional juga hanya diprediksi tumbuh di kisaran 5,1-5,3 persen. Sedangkan, tahun depan saya prediksi pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5,2-5,4 persen. Menurut saya ini target yang lebih realistis tetapi tetap optimis dan tidak terkesan pesimis," beber dia.
Dia juga mempertanyakan mengapa rentang target yang ditargetkan Pemerintah begitu jauh, selisihnya 0,7%.
Menurut dia, ini sangat besar dan signifikan untuk ukuran indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. Besarnya rentang ini justru mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak memiliki target dan strategi yang jelas dan spesifik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
"Oleh karena itu, saya usul sebaiknya Pemerintah memikir ulang kembali target pertumbuhan ekonominya dalam RAPBN 2018 ini, bukan hanya demi kebaikan kita bersama tapi juga menjaga kredibilitas Pemerintah di mata publik domestik dan internasional," tukasnya.
Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menilai, Pemerintahan Jokowi-JK memang sering kali memasang target yang tidak realistis. Selain itu, Pemerintah juga berulang kali gagal dalam mencapai apa yang telah dijanjikan dan ditargetkan.
"Sebagai contoh, dulu ketika masa kampanye 2014, Jokowi-JK dengan suara lantang dan yakin menjanjikan akan membawa perekonomian Indonesia di atas 7%, padahal di kala itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4%," ujar dia kepada Koran SINDO, Sabtu (20/5/2017).
Faktanya, hingga saat ini perekonomian hanya tumbuh 4%-5%, bahkan dalam setahun pertama bahkan hanya di bawah 5%. Contoh kedua adalah ketika rezim Jokowi-JK menetapkan penerimaan negara, khususnya dari penerimaan pajak, begitu ambisius dan tinggi pada 2015-2016.
Padahal, kita ketahui bersama ketika itu harga minyak sedang jatuh, sedangkan penerimaan pajak stagnan. "Alhasil konsekuensi target asal tembak seperti ini justru membuat Pemerintah kesulitan sendiri, terlilit sarung sendiri," kata Dzul.
Dia melanjutkan, lantaran target penerimaan negara yang tidak realistis, kemudian muncullah kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah menyakiti rasa keadilan sosial masyarakat, dimana para pengemplang pajak justru diberi karpet merah, diberikan privilege.
Terlebih, bahwa kebijakan tax amnesty ini bisa dibilang gagal karena apa yang didapatkan cukup jauh dari apa yang diekspektasikan dan ditargetkan di awal.
"Padahal jika Pemerintah mau belajar dari negara-negara lain, jelas kebijakan pengampunan pajak secara umum tidak efektif untuk menggenjot penerimaan pajak," cetusnya.
Selain itu, perlu dicatat pula bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sulit bagi perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5%. Baru tahun lalu ekonomi kita tumbuh sangat tipis di atas 5%.
"Tahun ini (2017), saya prediksi perekonomian nasional juga hanya diprediksi tumbuh di kisaran 5,1-5,3 persen. Sedangkan, tahun depan saya prediksi pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5,2-5,4 persen. Menurut saya ini target yang lebih realistis tetapi tetap optimis dan tidak terkesan pesimis," beber dia.
Dia juga mempertanyakan mengapa rentang target yang ditargetkan Pemerintah begitu jauh, selisihnya 0,7%.
Menurut dia, ini sangat besar dan signifikan untuk ukuran indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. Besarnya rentang ini justru mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak memiliki target dan strategi yang jelas dan spesifik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
"Oleh karena itu, saya usul sebaiknya Pemerintah memikir ulang kembali target pertumbuhan ekonominya dalam RAPBN 2018 ini, bukan hanya demi kebaikan kita bersama tapi juga menjaga kredibilitas Pemerintah di mata publik domestik dan internasional," tukasnya.
(ven)
Lihat Juga :
