RI Penghasil Sampah Makanan Terbesar Ketiga di Dunia, Begini Respons Pemerintah
Senin, 25 September 2023 - 15:45 WIB
loading...
Setelah Indonesia masuk rangking ketiga di dunia dengan limbah makanan terbesar di dunia, pemerintah akan merumuskan peta jalan roadmap untuk mengurangi food loss dan food waste (FLW). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan akan merumuskan peta jalan roadmap untuk mengurangi food loss dan food waste (FLW) di Indonesia. Langkah itu setelah Indonesia masuk rangking ketiga di dunia dengan limbah makanan terbesar di dunia.
Baca Juga: MNC Peduli Sulap Limbah Makanan Jadi Pupuk di Lingkungan MNC Center Jakarta
UKP RI, Muhamad Mardiono mengatakan, pihaknya akan membangun sebuah peta jalan gerakan nasional pengurangan sampah makanan . Gerakan yang diharapkan akan membantu pemerintah menyiapkan regulasi dan program pengurangan FLW.
“Sebuah gerakan yang diharapkan akan membantu Pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan program pengurangan FLW yang melibatkan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media massa,” ujar Mardiono saat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), Jakarta, Senin (25/9/2023).
Baca Juga: Dukung Program Zero Waste, MNC Peduli Perbaiki Tata Kelola Limbah Makanan di Perkantoran
Gerakan peta jalan, lanjut Mardiono, juga diharapkan bisa membangun kesadaran perilaku dan budaya masyarakat dalam mengkonsumsi pangan secara lebih bertanggung jawab.
Bahkan pada level produsen di sektor ritel diharapkan dapat mengurangi volume produksi makanan yang akan kadaluarsa dan terbuang, bila tidak dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang aman, dan memanfaatkannya untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang rawan pangan.
Mardiono mengatakan, gerakan pengurangan limbah makanan ini bila dilakukan secara massif, akan berimplikasi pada program percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Oleh karena itu kami berupaya melakukan sinkronisasi dan koordinasi program terutama bagi stakeholder yang sudah mengembangkan program pengurangan FLW agar ini bisa menjadi sebuah gerakan nasional yang memiliki payung hukum dan arah kebijakan yang sinergis dan komprehensif,” katanya.
Dia mencatat jumlah kehilangan pangan (food loss) dan pemborosan pangan (food waste) yang cukup tinggi menjadi salah satu tantangan dalam ketersediaan pangan. Selain itu, upaya mengurangi FLW juga menjadi bagian dari SDGs tujuan ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah melakukan beberapa identifikasi terkait dengan isu food loss dan food waste, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan sistem yang mendukung, regulasi yang kuat, optimalisasi pendanaan dan monetisasi FLW, hingga pengembangan kajian dan mendata limbah makanan di kalangan masyarakat.
Menurut indeks keamanan pangan global tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Peringkat skor ini masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Data lainnya, berdasarkan indeks kelaparan global, indeks kelaparan masyarakat Indonesia juga merupakan yang tertinggi nomor tiga di Asia Tenggara pada 2022 setelah Timor Leste dan Laos. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 17,9 poin yang termasuk dalam level sedang atau moderat.
Skor indeks kelaparan global ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 121 negara, lebih tinggi dari Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Angka persentase sampah makanan sebagai salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan ke-12 di Indonesia pada 2022 meningkat menjadi 41,55% dari 39,23% pada tahun sebelumnya, dengan volume timbulan sampah mencapai 19,45 juta ton pada 2022 menurut data KLHK.
Angka ini mengingatkan pada komitmen pemerintah untuk mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pascapanen pada 2030.
Maka dari itu, UKP RI berupaya menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Makanan.
FGD ini melibatkan berbagai stakeholder terkait di antaranya Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mitra internasional, perwakilan pelaku bisnis pangan, organisasi keagamaan, swasta yang telah melakukan program pengurangan FLW, serta media.
Baca Juga: MNC Peduli Sulap Limbah Makanan Jadi Pupuk di Lingkungan MNC Center Jakarta
UKP RI, Muhamad Mardiono mengatakan, pihaknya akan membangun sebuah peta jalan gerakan nasional pengurangan sampah makanan . Gerakan yang diharapkan akan membantu pemerintah menyiapkan regulasi dan program pengurangan FLW.
“Sebuah gerakan yang diharapkan akan membantu Pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan program pengurangan FLW yang melibatkan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media massa,” ujar Mardiono saat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), Jakarta, Senin (25/9/2023).
Baca Juga: Dukung Program Zero Waste, MNC Peduli Perbaiki Tata Kelola Limbah Makanan di Perkantoran
Gerakan peta jalan, lanjut Mardiono, juga diharapkan bisa membangun kesadaran perilaku dan budaya masyarakat dalam mengkonsumsi pangan secara lebih bertanggung jawab.
Bahkan pada level produsen di sektor ritel diharapkan dapat mengurangi volume produksi makanan yang akan kadaluarsa dan terbuang, bila tidak dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang aman, dan memanfaatkannya untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang rawan pangan.
Mardiono mengatakan, gerakan pengurangan limbah makanan ini bila dilakukan secara massif, akan berimplikasi pada program percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Oleh karena itu kami berupaya melakukan sinkronisasi dan koordinasi program terutama bagi stakeholder yang sudah mengembangkan program pengurangan FLW agar ini bisa menjadi sebuah gerakan nasional yang memiliki payung hukum dan arah kebijakan yang sinergis dan komprehensif,” katanya.
Dia mencatat jumlah kehilangan pangan (food loss) dan pemborosan pangan (food waste) yang cukup tinggi menjadi salah satu tantangan dalam ketersediaan pangan. Selain itu, upaya mengurangi FLW juga menjadi bagian dari SDGs tujuan ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah melakukan beberapa identifikasi terkait dengan isu food loss dan food waste, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan sistem yang mendukung, regulasi yang kuat, optimalisasi pendanaan dan monetisasi FLW, hingga pengembangan kajian dan mendata limbah makanan di kalangan masyarakat.
Menurut indeks keamanan pangan global tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Peringkat skor ini masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Data lainnya, berdasarkan indeks kelaparan global, indeks kelaparan masyarakat Indonesia juga merupakan yang tertinggi nomor tiga di Asia Tenggara pada 2022 setelah Timor Leste dan Laos. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 17,9 poin yang termasuk dalam level sedang atau moderat.
Skor indeks kelaparan global ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 121 negara, lebih tinggi dari Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Angka persentase sampah makanan sebagai salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan ke-12 di Indonesia pada 2022 meningkat menjadi 41,55% dari 39,23% pada tahun sebelumnya, dengan volume timbulan sampah mencapai 19,45 juta ton pada 2022 menurut data KLHK.
Angka ini mengingatkan pada komitmen pemerintah untuk mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pascapanen pada 2030.
Maka dari itu, UKP RI berupaya menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Makanan.
FGD ini melibatkan berbagai stakeholder terkait di antaranya Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mitra internasional, perwakilan pelaku bisnis pangan, organisasi keagamaan, swasta yang telah melakukan program pengurangan FLW, serta media.
(akr)
Lihat Juga :
