Menteri ESDM Minta Dana Asing Rp300 Triliun untuk Transisi Energi Jangan Jadi Rebutan
Selasa, 03 Oktober 2023 - 06:56 WIB
loading...
Menteri ESDM Arifin Tasrif menekankan perlunya kerja sama mengurangi emisi karbon, Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, diperlukan kerja sama semua pihak agar program pengurangan emisi bisa terwujud. Tanpa kerja sama sulit untuk melakukan emisi secara signifikan.
Baca juga: RI Kantongi Dana Hibah Rp514 M dari Inggris, 11 Provinsi Garap Proyek Rendah Karbon
Ia pun menekankan bahwa dukungan pembiayaan negara maju seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Salah satunya untuk biaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Semua kan harus bekerja sama dan semua butuh dana. Dananya jangan hanya digunakan untuk hal yang tidak menjadi kepentingan bersama," ujarnya di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Arifin berharap bahwa kesepakatan dana transisi energi dengan negara maju melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD20 miliar atau sekitar Rp300 triliun dapat digunakan untuk dua prioritas, yaitu program penghentian awal operasi PLTU dan proyek pengembangan infrastruktur.
"Yang kita minta fokus untuk pensiun dini dan juga infrastruktur. Kan kalau gak ada transmisi mau transisi gimana, smart grid kalau sudah terbangun," urainya.
Dalam kesempatan yang sama, Arifin menuturkan bahwa masa aktif PLTU batu bara yang dijadwalkan berakhir pada 2054 membutuhkan perbaikan-perbaikan teknologi guna menekan emisi.
Baca juga: Diperiksa 6,5 Jam di KPK, Febri Diansyah: Bukan Terkait Menghilangkan Barang Bukti
"PLTU kita itu kan dari perjanjianya akan berakhir 2054, jadi dalam masa itulah kita harus banyak melakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa mengoperasikan PLTU itu. Ya memang emisinya bisa lebih rendah kan teknologi berkembang terus," tutupnya.
Baca juga: RI Kantongi Dana Hibah Rp514 M dari Inggris, 11 Provinsi Garap Proyek Rendah Karbon
Ia pun menekankan bahwa dukungan pembiayaan negara maju seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Salah satunya untuk biaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Semua kan harus bekerja sama dan semua butuh dana. Dananya jangan hanya digunakan untuk hal yang tidak menjadi kepentingan bersama," ujarnya di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Arifin berharap bahwa kesepakatan dana transisi energi dengan negara maju melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD20 miliar atau sekitar Rp300 triliun dapat digunakan untuk dua prioritas, yaitu program penghentian awal operasi PLTU dan proyek pengembangan infrastruktur.
"Yang kita minta fokus untuk pensiun dini dan juga infrastruktur. Kan kalau gak ada transmisi mau transisi gimana, smart grid kalau sudah terbangun," urainya.
Dalam kesempatan yang sama, Arifin menuturkan bahwa masa aktif PLTU batu bara yang dijadwalkan berakhir pada 2054 membutuhkan perbaikan-perbaikan teknologi guna menekan emisi.
Baca juga: Diperiksa 6,5 Jam di KPK, Febri Diansyah: Bukan Terkait Menghilangkan Barang Bukti
"PLTU kita itu kan dari perjanjianya akan berakhir 2054, jadi dalam masa itulah kita harus banyak melakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa mengoperasikan PLTU itu. Ya memang emisinya bisa lebih rendah kan teknologi berkembang terus," tutupnya.
(uka)
Lihat Juga :
