Ungkap Penjajahan Modern, Jokowi: Awalnya Rp5.000, Ketagihan Dinaikkan Rp500 Juta, Mau Apa?
Rabu, 04 Oktober 2023 - 14:15 WIB
loading...
Jokowi mewanti-wanti bahaya penjajahan modern. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak mau Indonesia terkena penjajahan era modern. Dirinya bercita-cita Indonesia bisa menjadi produsen di negaranya sendiri, tidak hanya menjadi konsumen .
Baca juga: Bertemu SBY Sejam di Istana Bogor, Jokowi Sebut Membicarakan Pemilu 2024
Pandangan itu disampaikan Jokowi dalam arahannya pada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional RI, di Istana Negara, Rabu (4/10/2023).
"Sekali lagi jangan hanya jadi konsumen tapi kita harus jadi produsen. Artinya, kita punya aplikasi yang bisa masuk ke sana dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara. Gak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu kita kuasai," kata Jokowi.
Jokowi meminta kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk tidak terlena menggunakan barang-barang impor. Sebab, menurutnya, secara tidak sadar jika dibiarkan maka bangsa Indonesia akan terjajah secara ekonomi.
"Jangan sampe kita terlena dalam hitungan bulan, gak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," ungkapnya.
"Mungkin awal-awal harganya masih 5 ribu. Begitu sudah masuk beli ini, sudah ketagihan baru dinaikkan 500 juta, mau apa? Udah ga bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ," tambahnya.
Jokowi pun meminta agar kedaulatan digital negara Indonesia harus dilindungi secara baik. Menurutnya perlu dipercepat dalam pengesahan regulasi.
Baca juga: Dedolarisasi BRICS Terancam Jadi Pepesan Kosong, Penyebabnya dari Dalam Sendiri
"Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita, harus dilindungi betul. Regulasinya ini yang harus mengejar. Bukan kita yang ngurusi urusan masalah regulasi mbuletnya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya udah lari cepet sekali, problem ada di situ," ungkapnya.
Baca juga: Bertemu SBY Sejam di Istana Bogor, Jokowi Sebut Membicarakan Pemilu 2024
Pandangan itu disampaikan Jokowi dalam arahannya pada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional RI, di Istana Negara, Rabu (4/10/2023).
"Sekali lagi jangan hanya jadi konsumen tapi kita harus jadi produsen. Artinya, kita punya aplikasi yang bisa masuk ke sana dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara. Gak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu kita kuasai," kata Jokowi.
Jokowi meminta kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk tidak terlena menggunakan barang-barang impor. Sebab, menurutnya, secara tidak sadar jika dibiarkan maka bangsa Indonesia akan terjajah secara ekonomi.
"Jangan sampe kita terlena dalam hitungan bulan, gak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi," ungkapnya.
"Mungkin awal-awal harganya masih 5 ribu. Begitu sudah masuk beli ini, sudah ketagihan baru dinaikkan 500 juta, mau apa? Udah ga bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ," tambahnya.
Jokowi pun meminta agar kedaulatan digital negara Indonesia harus dilindungi secara baik. Menurutnya perlu dipercepat dalam pengesahan regulasi.
Baca juga: Dedolarisasi BRICS Terancam Jadi Pepesan Kosong, Penyebabnya dari Dalam Sendiri
"Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita, harus dilindungi betul. Regulasinya ini yang harus mengejar. Bukan kita yang ngurusi urusan masalah regulasi mbuletnya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya udah lari cepet sekali, problem ada di situ," ungkapnya.
(uka)
Lihat Juga :
