APLE Usulkan Solusi Menghilangkan Predatory Pricing Barang Impor
Senin, 09 Oktober 2023 - 15:34 WIB
loading...
A
A
A
APLE juga menyarankan agar pemerintah bersama dengan stakeholder logistik e-commerce segera membuat blueprint bersama dalam upaya menghilangkan predatory pricing barang impor. APLE mengusulkan beberapa poin sebagai solusi.
Pertama, menciptakan solusi agar seluruh perdagangan barang impor dapat dilakukan secara legal sehingga dapat menghilangkan predatory pricing. APLE menyarankan pemerintah membentuk logistichub di daerah bebas bea seperti Batam. Baca juga: Kenalkan Produk Lebih Luas, Ratusan UMKM Garut Ikuti Gelaran Pesta Rakyat
Kedua, melakukan operasi penegakan hukum kepabeanan di seluruh platform e-commerce lokal maupun internasional yang beroperasi di Indonesia. Di saat yang sama jalur resmi PMSE Lintas Negara tetap dibuka dan didorong melalui logistik HUB tersebut dengan sistem e-katalog serta risk engine diberlakukan juga di Batam.
Dengan dua langkah di atas pemerintah memiliki kontrol sepenuhnya terhadap arus barang dan selanjutnya hanya perlu dilakukan monitoring bersama. ”Di mana pada proses ini pemerintah dapat membuat aturan aturan berdasarkan kondisi real di lapangan di mana harga, jenis dan kebutuhan barang dapat di regulasi,” tuturnya.
Pertama, menciptakan solusi agar seluruh perdagangan barang impor dapat dilakukan secara legal sehingga dapat menghilangkan predatory pricing. APLE menyarankan pemerintah membentuk logistichub di daerah bebas bea seperti Batam. Baca juga: Kenalkan Produk Lebih Luas, Ratusan UMKM Garut Ikuti Gelaran Pesta Rakyat
Kedua, melakukan operasi penegakan hukum kepabeanan di seluruh platform e-commerce lokal maupun internasional yang beroperasi di Indonesia. Di saat yang sama jalur resmi PMSE Lintas Negara tetap dibuka dan didorong melalui logistik HUB tersebut dengan sistem e-katalog serta risk engine diberlakukan juga di Batam.
Dengan dua langkah di atas pemerintah memiliki kontrol sepenuhnya terhadap arus barang dan selanjutnya hanya perlu dilakukan monitoring bersama. ”Di mana pada proses ini pemerintah dapat membuat aturan aturan berdasarkan kondisi real di lapangan di mana harga, jenis dan kebutuhan barang dapat di regulasi,” tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
