Terhambat Harga Gas, Transisi Energi Sulit Terwujud
Senin, 09 Oktober 2023 - 14:00 WIB
loading...
Transisi energi akan sulit terwujud apabila energi yang relatif lebih bersih seperti gas masih mahal. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Transisi energi akan sulit terwujud apabila energi yang relatif lebih bersih seperti gas alam cair (LNG) harganya masih mahal, terutama untuk energi listrik. Hal tersebut menjadi kesulitan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memenuhi kebutuhan gas pada pembangkit listrik yang saat ini memperoleh harga gas rata-rata di atas USD10 MMBTU.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra, mengungkapkan dengan melimpahnya gas alam di Indonesia, harusnya transisi energi bisa dipercepat. Apalagi Indonesia telah berkomitmen untuk net zero emission pada 2060. Namun, saat ini ujar dia, pembangkit tenaga diesel yang menggunakan solar masih banyak, yakni berjumlah 5.200 yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Jika dengan harga gas di atas USD10 per MMBTU itu rasanya sulit untuk membangun fasilitas penunjang untuk menggantikan solar jadi gas. Investasinya terlalu besar, namun akan menjadi menarik jika harga acuannya adalah harga diesel yang mana targetnya mengurangi ketergantungan kita akan listrik tenaga diesel yang itu solar bahan bakarnya. Apalagi di lapangan banyak sekali penyelewengan, pencurian solar itu sangat riskan," ujar Daymas saat dihubungi, Minggu (8/10/2023).
Baca Juga: Di Berlin, Sri Mulyani Ungkap Indonesia Butuh Rp3.500 Triliun untuk Transisi Energi
Dia mengungkapkan, program dedieselisasi baik menggunakan gas alam cair, geothermal atau energi bersih lainnya bisa mengefisiensikan juga kehilangan anggaran PT PLN dari diesel dan batubara.
"Idealnya harganya di atas USD6 dan di bawah USD10 sudah cukup menarik sebenarnya. Sudah win win. Karena bicara LNG, bukan gas seperti PLTG yang hanya menggunakan jalur pipa gas namun ini gas yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki faktor dimensi yang jauh kecil dari CNG (gas terkompresi) atau kebutuhan jalur kebutuhan pipa jalur biasa. Sehingga ini merupakan efisiensi yang lain, efisiensi logistic dan juga efisiensi Pembangunan infrastruktur," jelas Daymas.
Seharusnya, kata dia, harga gas Indonesia mengacu pada harga pasar dunia agar konversi energi bisa direalisasikan lebih cepat dan efisien.
"Ini juga menjadi langkah pemerintah dalam menentukan bagaimana harga gas untuk program-program penggantian konversi ke sustainability energi. Apalagi kita tahu, kita mau mentransisikan dari fosil ke dibutuhkan energi transisi dan gas ini bisa diandalkan, jauh lebih bersih dan realibitinya dibanding yang lain," tutur Daymas.
Program gasifikasi bertujuan mengganti penggunaan bahan bakar solar dengan gas bumi/LNG agar biaya pembangkitan PLN menjadi lebih murah sekaligus mendukung transisi energi.
Sementara, Corporate Secretary PT PLN Energi Primer Indonesia Mamit Setiawan mengungkapkan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah dan sangat membantu PLN dalam menurunkan biaya pembangkitan listrik.
"Program gasifikasi dilaksanakan sepanjang harga kontraktual gas/LNG dan biaya infrastruktur lebih rendah daripada harga solar dan biaya logistik. Sehingga apabila PLN mendapatkan HGBT akan semakin meningkatkan nilai tambah program gasifikasi sekaligus menurunkan biaya pembangkitan PLN," ujar Mamit.
Terpisah, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menjelaskan penyebab harga gas mahal di unit PLTG lantaran adanya praktek oligopoly di sektor tersebut.
"Biaya toll fee sulit diatur karena merasa yang lain butuh, konsumen butuh untuk mendistribusikan gas. Ada semacam oligopoli sehingga dia bisa menetapkan harga seenaknya," tutur Fahmy.
Baca Juga: Menteri ESDM Minta Dana Asing Rp300 Triliun untuk Transisi Energi Jangan Jadi Rebutan
Menurut dia akan berbeda jika pemain di ranah distributor ini banyak, karena mereka bisa bersaing membentuk harga. Hal tersebut, ujar dia, sangat merugikan PLN. Sebab, konsekuensinya perusahaan pelat merah itu harus membeli harga gas mahal, sehingga biaya pokok produksi listrik terus membengkak.
"Harga keekonomiannya jadi mahal. Tapi PLN kan nggak bisa seenaknya menetapkan harga atau tarif listrik karena itu domain pemerintah. Sehingga yang ditanggung itu besar ini bisa membuat PLN rugi dalam penggunaan gas untuk listrik tadi. Mungkin dia masih untung dalam listrik yang berasal dari batubara. Tapi untuk gas di energi bersih jadi mahal. Ini saya kira dilema bagi PLN," tutur Fahmy.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra, mengungkapkan dengan melimpahnya gas alam di Indonesia, harusnya transisi energi bisa dipercepat. Apalagi Indonesia telah berkomitmen untuk net zero emission pada 2060. Namun, saat ini ujar dia, pembangkit tenaga diesel yang menggunakan solar masih banyak, yakni berjumlah 5.200 yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Jika dengan harga gas di atas USD10 per MMBTU itu rasanya sulit untuk membangun fasilitas penunjang untuk menggantikan solar jadi gas. Investasinya terlalu besar, namun akan menjadi menarik jika harga acuannya adalah harga diesel yang mana targetnya mengurangi ketergantungan kita akan listrik tenaga diesel yang itu solar bahan bakarnya. Apalagi di lapangan banyak sekali penyelewengan, pencurian solar itu sangat riskan," ujar Daymas saat dihubungi, Minggu (8/10/2023).
Baca Juga: Di Berlin, Sri Mulyani Ungkap Indonesia Butuh Rp3.500 Triliun untuk Transisi Energi
Dia mengungkapkan, program dedieselisasi baik menggunakan gas alam cair, geothermal atau energi bersih lainnya bisa mengefisiensikan juga kehilangan anggaran PT PLN dari diesel dan batubara.
"Idealnya harganya di atas USD6 dan di bawah USD10 sudah cukup menarik sebenarnya. Sudah win win. Karena bicara LNG, bukan gas seperti PLTG yang hanya menggunakan jalur pipa gas namun ini gas yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki faktor dimensi yang jauh kecil dari CNG (gas terkompresi) atau kebutuhan jalur kebutuhan pipa jalur biasa. Sehingga ini merupakan efisiensi yang lain, efisiensi logistic dan juga efisiensi Pembangunan infrastruktur," jelas Daymas.
Seharusnya, kata dia, harga gas Indonesia mengacu pada harga pasar dunia agar konversi energi bisa direalisasikan lebih cepat dan efisien.
"Ini juga menjadi langkah pemerintah dalam menentukan bagaimana harga gas untuk program-program penggantian konversi ke sustainability energi. Apalagi kita tahu, kita mau mentransisikan dari fosil ke dibutuhkan energi transisi dan gas ini bisa diandalkan, jauh lebih bersih dan realibitinya dibanding yang lain," tutur Daymas.
Program gasifikasi bertujuan mengganti penggunaan bahan bakar solar dengan gas bumi/LNG agar biaya pembangkitan PLN menjadi lebih murah sekaligus mendukung transisi energi.
Sementara, Corporate Secretary PT PLN Energi Primer Indonesia Mamit Setiawan mengungkapkan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah dan sangat membantu PLN dalam menurunkan biaya pembangkitan listrik.
"Program gasifikasi dilaksanakan sepanjang harga kontraktual gas/LNG dan biaya infrastruktur lebih rendah daripada harga solar dan biaya logistik. Sehingga apabila PLN mendapatkan HGBT akan semakin meningkatkan nilai tambah program gasifikasi sekaligus menurunkan biaya pembangkitan PLN," ujar Mamit.
Terpisah, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menjelaskan penyebab harga gas mahal di unit PLTG lantaran adanya praktek oligopoly di sektor tersebut.
"Biaya toll fee sulit diatur karena merasa yang lain butuh, konsumen butuh untuk mendistribusikan gas. Ada semacam oligopoli sehingga dia bisa menetapkan harga seenaknya," tutur Fahmy.
Baca Juga: Menteri ESDM Minta Dana Asing Rp300 Triliun untuk Transisi Energi Jangan Jadi Rebutan
Menurut dia akan berbeda jika pemain di ranah distributor ini banyak, karena mereka bisa bersaing membentuk harga. Hal tersebut, ujar dia, sangat merugikan PLN. Sebab, konsekuensinya perusahaan pelat merah itu harus membeli harga gas mahal, sehingga biaya pokok produksi listrik terus membengkak.
"Harga keekonomiannya jadi mahal. Tapi PLN kan nggak bisa seenaknya menetapkan harga atau tarif listrik karena itu domain pemerintah. Sehingga yang ditanggung itu besar ini bisa membuat PLN rugi dalam penggunaan gas untuk listrik tadi. Mungkin dia masih untung dalam listrik yang berasal dari batubara. Tapi untuk gas di energi bersih jadi mahal. Ini saya kira dilema bagi PLN," tutur Fahmy.
(nng)
Lihat Juga :
