Menko Darmin Komentari Kasus Beras Oplosan
Minggu, 23 Juli 2017 - 14:03 WIB
Menko Darmin Komentari Kasus Beras Oplosan
A
A
A
JAKARTA - Menanggapi terungkapnya kasus pengoplosan beras medium yang dijual sebagai beras premium oleh PT Indo Beras Utama (IBU), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan agar membiarkan hukum berjalan. Sebelumnya Satgas Pangan Polri melakukan penggerebekan gudang milik PT IBU yang berisi 1.161 ton beras di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat.
Diketahui komposisi beras 'Maknyuss' dan 'Cap Ayam Jago' yang diproduksi perusahaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada label. Hal ini didasarkan pada hasil laboratorium pangan terhadap kedua merek beras tersebut. Perusahaan juga dinilai menetapkan harga pembelian gabah di tingkat petani yang jauh di atas harga pemerintah dapat berakibat pelaku usaha lain tidak bisa bersaing.
"Saya tidak mengikuti dengan dekat jadi saya agak terbatas secara teknis pengetahuannya mengenai hal ini. Tapi prosesnya kan sedang berjalan, ya biar saja dan nanti melalui proses itu akan dibuktikan apa yang terjadi," ujar Menko Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (23/7/2017).
Lebih lanjut dia mengingatkan ketika proses hukum sudah berjalan, diharapkan untuk tidak terlalu ikut campur secara mendalam. Lantaran menurutnya semua belum dibuktikan kebenarannya dan masyarakay juga harus menunggu pembelaan dari si tertuduh. Ia juga menerangkan bahwa perusahaan terduga juga memiliki hak untuk membela.
"Biar berjalan, nanti kita akan lihat apa yang mereka lakukan, pelanggaran yang terjadi atau bagaimana pembelaan diri dari perusahaan yang dituduh. Karena semua itu kita harus dengan hati terbuka juga untuk mengecek berdasarkan bukti jelas," paparnya.
Diketahui komposisi beras 'Maknyuss' dan 'Cap Ayam Jago' yang diproduksi perusahaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada label. Hal ini didasarkan pada hasil laboratorium pangan terhadap kedua merek beras tersebut. Perusahaan juga dinilai menetapkan harga pembelian gabah di tingkat petani yang jauh di atas harga pemerintah dapat berakibat pelaku usaha lain tidak bisa bersaing.
"Saya tidak mengikuti dengan dekat jadi saya agak terbatas secara teknis pengetahuannya mengenai hal ini. Tapi prosesnya kan sedang berjalan, ya biar saja dan nanti melalui proses itu akan dibuktikan apa yang terjadi," ujar Menko Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (23/7/2017).
Lebih lanjut dia mengingatkan ketika proses hukum sudah berjalan, diharapkan untuk tidak terlalu ikut campur secara mendalam. Lantaran menurutnya semua belum dibuktikan kebenarannya dan masyarakay juga harus menunggu pembelaan dari si tertuduh. Ia juga menerangkan bahwa perusahaan terduga juga memiliki hak untuk membela.
"Biar berjalan, nanti kita akan lihat apa yang mereka lakukan, pelanggaran yang terjadi atau bagaimana pembelaan diri dari perusahaan yang dituduh. Karena semua itu kita harus dengan hati terbuka juga untuk mengecek berdasarkan bukti jelas," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
