Menteri ESDM Klaim Bagi-bagi Rice Cooker Gratis Bisa Tekan Impor LPG
Jum'at, 13 Oktober 2023 - 17:18 WIB
loading...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan bagi-bagi rice cooker gratis untuk menekan impor LPG. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengklaim pembagian 500.000 unit rice cooker gratis tahun ini untuk menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Arifin menepis anggapan yang menyatakan bahwa bagi-bagi rice cooker ini merupakan hal yang mubazir. Sebab dikatakannya, saat ini masih sekitar 60 juta rumah tangga yang masih menggunakan gas melon tersebut.
"Tidak mubazir dong, karena kalau tidak dicoba gimana? Kalau tidak dipakai kita mau impor LPG terus. Ada yang suka impor LPG memang," tegasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga: Pengadaan Rice Cooker Gratis, Kementerian ESDM Pakai Uang APBN Rp347,5 Miliar
Sehingga menurutnya, tujuan utama bagi-bari rice coker ini adalah mengurangi defisit impor LPG 3 kg tersebut.
"Paling utama adalah mengurangi defisit impor LPG. (perhitungannya?) gini ya, untuk mengurangi 720 ribu sambungan jargas, itu kita bisa 96 ribu hampir 100rb ton per tahun. Jadi kalau memang 1 juta perlu sekian juta," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu juga telah menyampaikan bahwa program Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik (AML) atau rice cooker sebanyak 500.000 unit pada tahun 2023 di seluruh Indonesia ini berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20MW. Program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar setara 9,7 juta tabung 3kg.
"Program ini akan bermanfaat kepada pelanggan yang dapat menurunkan biaya sebagian memasak yang sebelumnya menggunakan LPG. Untuk Pemerintah, program ini dapat mengurangi subsidi impor LPG 3kg yang digunakan untuk memasak," kata dia.
Baca Juga: Program Bagi-bagi Rice Cooker Dinilai Malah Bebani Warga Miskin
Jisman juga menyampaikan bahwa target rumah tangga penerima AML adalah pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA-1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala, rumah tangga tersebut tidak memiliki AML.
Lebih jauh, Jisman menyampaikan bahwa, program ini merupakan hibah dari Pemerintah sehingga tidak untuk diperjualbelikan.
Arifin menepis anggapan yang menyatakan bahwa bagi-bagi rice cooker ini merupakan hal yang mubazir. Sebab dikatakannya, saat ini masih sekitar 60 juta rumah tangga yang masih menggunakan gas melon tersebut.
"Tidak mubazir dong, karena kalau tidak dicoba gimana? Kalau tidak dipakai kita mau impor LPG terus. Ada yang suka impor LPG memang," tegasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga: Pengadaan Rice Cooker Gratis, Kementerian ESDM Pakai Uang APBN Rp347,5 Miliar
Sehingga menurutnya, tujuan utama bagi-bari rice coker ini adalah mengurangi defisit impor LPG 3 kg tersebut.
"Paling utama adalah mengurangi defisit impor LPG. (perhitungannya?) gini ya, untuk mengurangi 720 ribu sambungan jargas, itu kita bisa 96 ribu hampir 100rb ton per tahun. Jadi kalau memang 1 juta perlu sekian juta," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu juga telah menyampaikan bahwa program Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik (AML) atau rice cooker sebanyak 500.000 unit pada tahun 2023 di seluruh Indonesia ini berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20MW. Program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar setara 9,7 juta tabung 3kg.
"Program ini akan bermanfaat kepada pelanggan yang dapat menurunkan biaya sebagian memasak yang sebelumnya menggunakan LPG. Untuk Pemerintah, program ini dapat mengurangi subsidi impor LPG 3kg yang digunakan untuk memasak," kata dia.
Baca Juga: Program Bagi-bagi Rice Cooker Dinilai Malah Bebani Warga Miskin
Jisman juga menyampaikan bahwa target rumah tangga penerima AML adalah pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA-1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala, rumah tangga tersebut tidak memiliki AML.
Lebih jauh, Jisman menyampaikan bahwa, program ini merupakan hibah dari Pemerintah sehingga tidak untuk diperjualbelikan.
(nng)
Lihat Juga :
