Utang AS Bengkak Rp7.791 Triliun dalam 20 Hari, Kini Tembus Rp522.053 T

Gedung Putih telah menekan kongres untuk mencabut batas utang tersebut. Pada 3 Juni, Presiden Joe Biden menandatangani RUU utang bipartisan yang memungkinkan batas tersebut dicabut hingga Januari 2025, sehingga mencegah default yang menghancurkan ekonomi.

Kemudian kesepakatan untuk menaikkan batas utang diperdebatkan dengan sengit oleh Partai Republik dan Demokrat selama berminggu-minggu. Perselisihan berkepanjangan mengenai prioritas pengeluaran menempatkan persetujuan tindakan itu dalam risiko di tengah kekhawatiran bahwa Partai Republik, yang memegang mayoritas di DPR akan menolak untuk mendukung Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal.

Default akan membatasi kemampuan pemerintah untuk meminjam atau membayar tagihannya, kemungkinan bisa memicu malapetaka keuangan di luar negeri, dengan dampak negatif besar pada harga dan suku bunga hipotek di negara lain.

Pada Juni, Dewan Perwakilan (DPR) Amerika Serikat (AS) sepakat untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tanggung Jawab Fiskal atau Fiscal Responsibility Act. Dengan kesepakatan tersebut maka plafon utang AS ditangguhkan hingga awal 2025 sekaligus mengakhiri ketakutan banyak pihak mengenai risiko gagal bayar utang AS.