Pegang Keketuan ACMF, OJK Siapkan 3 Inisiatif Pasar Modal ASEAN
loading...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pemegang keketuaan Indonesia dalam ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) tahun 2023 bakal meluncurkan tiga inisiatif. Foto/Dok
A
A
A
BALI - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) selaku pemegang keketuaan Indonesia dalam ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) tahun 2023 bakal meluncurkan tiga inisiatif terkait pendalaman pasar moda l berkelanjutan sebagai pedoman regulator di kawasan Asia Tenggara.
Ketiganya adalah ASEAN Transition Finance Guidance, Handbook for ASEAN CIS-SRF for ASEAN Green Lane, dan Revised ASEAN Corporate Governance Scorecard.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, agenda ini menjadi wadah untuk mengharmonisasi kebijakan regulator pasar modal se-ASEAN.
"Memang tujuan utamanya adalah bagaimana mengharmonisasi regulasi di antara regulator di ASEAN. Ada beberapa milestone dan peluncuran, handbook untuk transisi, dan juga yang lain," kata Inarno saat ditemui di sela-sela acara ACMF, Senin (16/10/2023).
Berdasarkan data yang dihimpun IDXChannel, ASEAN Transition Finance Guidance adalah pedoman bagi regulator pasar modal di Asia Tenggara dalam menerapkan sistem keuangan berkelanjutan .
Kawasan yang memiliki nilai produk domestik bruto (PDB) sebesar USD3,6 triliun ini merupakan salah satu regional paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. OJK beberapa waktu lalu mengungkap bahwa dalam jangka panjang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian negara-negara anggotanya.
Sehingga diperlukan 'common language” di kawasan ASEAN untuk memacu kegiatan ekonomi dan instrumen keuangan yang berkelanjutan terutama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Inisiatif kedua adalah Handbook ASEAN Collective Investment Scheme - Sustainable and Responsible Fund (CIS-SRF) for Green Lane yang merupakan buku saku.
Ini merupakan buku saku bagi regulator untuk memfasilitasi keuangan berkelanjutan, dengan menyediakan lebih banyak akses pasar terhadap produk investasi kolektif hijau berkelanjutan. Dari sejumlah sumber, ACMF akan mengeksplorasi penerbitan obligasi hijau lintas-negara serta adanya distribusi dana berkelanjutan.
Terakhir adalah revisi atas ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), yang merupakan standar penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance yang dikeluarkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Scorecard digunakan untuk menilai praktik tata kelola perusahaan bagi perusahaan publik di Asia Tenggara. Lima aspek dalam penilaian adalah hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris.
Untuk diketahui kepemimpinan OJK di ACMF tahun ini melanjutkan Kamboja saat menjadi ketua pada 2022. Estafet keketuaan akan diserahkan kepada Laos, dalam hal ini diwakili oleh Lao Securities Commision Office (Lao SCO) pada forum ACMF yang diselenggarakan di Bali, 16-18 Oktober 2023.
Ketiganya adalah ASEAN Transition Finance Guidance, Handbook for ASEAN CIS-SRF for ASEAN Green Lane, dan Revised ASEAN Corporate Governance Scorecard.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, agenda ini menjadi wadah untuk mengharmonisasi kebijakan regulator pasar modal se-ASEAN.
"Memang tujuan utamanya adalah bagaimana mengharmonisasi regulasi di antara regulator di ASEAN. Ada beberapa milestone dan peluncuran, handbook untuk transisi, dan juga yang lain," kata Inarno saat ditemui di sela-sela acara ACMF, Senin (16/10/2023).
Baca Juga :
Generasi Milenial Melek Pasar Modal
Berdasarkan data yang dihimpun IDXChannel, ASEAN Transition Finance Guidance adalah pedoman bagi regulator pasar modal di Asia Tenggara dalam menerapkan sistem keuangan berkelanjutan .
Kawasan yang memiliki nilai produk domestik bruto (PDB) sebesar USD3,6 triliun ini merupakan salah satu regional paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. OJK beberapa waktu lalu mengungkap bahwa dalam jangka panjang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian negara-negara anggotanya.
Sehingga diperlukan 'common language” di kawasan ASEAN untuk memacu kegiatan ekonomi dan instrumen keuangan yang berkelanjutan terutama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Inisiatif kedua adalah Handbook ASEAN Collective Investment Scheme - Sustainable and Responsible Fund (CIS-SRF) for Green Lane yang merupakan buku saku.
Ini merupakan buku saku bagi regulator untuk memfasilitasi keuangan berkelanjutan, dengan menyediakan lebih banyak akses pasar terhadap produk investasi kolektif hijau berkelanjutan. Dari sejumlah sumber, ACMF akan mengeksplorasi penerbitan obligasi hijau lintas-negara serta adanya distribusi dana berkelanjutan.
Terakhir adalah revisi atas ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), yang merupakan standar penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance yang dikeluarkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Scorecard digunakan untuk menilai praktik tata kelola perusahaan bagi perusahaan publik di Asia Tenggara. Lima aspek dalam penilaian adalah hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris.
Untuk diketahui kepemimpinan OJK di ACMF tahun ini melanjutkan Kamboja saat menjadi ketua pada 2022. Estafet keketuaan akan diserahkan kepada Laos, dalam hal ini diwakili oleh Lao Securities Commision Office (Lao SCO) pada forum ACMF yang diselenggarakan di Bali, 16-18 Oktober 2023.
(akr)
Lihat Juga :
