Galak Dikit, Dunia Bisa Dapatkan Pajak Rp3.925 Triliun dari Kaum Miliarder

Meningkatnya ketimpangan kekayaan di beberapa negara memicu seruan agar warga miliarder menanggung lebih banyak beban pajak karena keuangan publik kesulitan mengatasi populasi yang menua, kebutuhan pendanaan yang besar untuk transisi iklim, dan utang akibat pandemi.

Anggaran Presiden AS Joe Biden pada tahun 2024 mencakup rencana pajak minimum sebesar 25% bagi 0,01% orang terkaya. Sialnya, usulan tersebut belum terlaksana karena anggota parlemen di Washington disibukkan dengan ancaman penutupan pemerintah dan tenggat waktu pendanaan yang semakin dekat.

Meskipun dorongan internasional yang terkoordinasi untuk mengenakan pajak kepada para miliarder bisa memakan waktu bertahun-tahun, Observatory menunjukkan contoh keberhasilan pemerintah dalam segala hal, kecuali mengakhiri kerahasiaan bank dan mengurangi peluang bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.

Menurut, Observatory, peluncuran pembagian informasi rekening secara otomatis pada tahun 2018 telah mengurangi jumlah kekayaan yang disimpan di negara-negara bebas pajak (tax havens) sebanyak tiga kali lipat.

Perjanjian tahun 2021 antara 140 negara akan membatasi ruang lingkup perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak dengan membukukan keuntungan di negara-negara dengan pajak rendah dengan menetapkan batas bawah pajak perusahaan global sebesar 15% mulai tahun depan.

“Sesuatu yang banyak orang anggap mustahil, kini kita tahu sebenarnya bisa dilakukan. Langkah logis berikutnya adalah menerapkan logika tersebut pada para miliarder, dan tidak hanya pada perusahaan multinasional,” jelas Zucman.